Sosok
Saturday, August 19, 2017
Bagi saya sosok Rosihan Anwar begitu melegenda. Melalui tulisan-tulisan jurnalismenya yang santai namun berbobot, banyak pengetahuan saya dapatkan. Mulai dari pengalaman jurnalistiknya, sampai perjumpaannya dengan tokoh-tokoh yang mungkin jarang orang menulisnya. Dari hal-hal sederhana sampai yang kompleks.
Sebagai jurnalis yang sudah berkarya sejak era kolonial, sampai satu dasawarsa reformasi. Ada banyak pelajaran penting yang perlu kita simak. Mulai dari sejarah perjalanan bangsa, sampai hal-hal khusus lainnya.
Beliau adalah legenda. Salam takzim selalu. []
Thursday, July 21, 2016
Perbincangan tentang Pram memang selalu menarik. Penuh kebanggaan, rasa senang, sekaligus pilu. Termasuk kemarin (21/07/16) ketika nonton 3:60 di Mentro tv.
Ada sesi wawancara dengan Prof. Koh Youghun asal Korea Selatan, yang concern dan respect dengan sastra Indonesia, karena ia juga mengajarkan sastra Indonesia di Hankuk University of Foreign Studies (HUFS).
Kampus yang berdiri sejak tahun 1954 di Korea Selatan ini punya dua jurusan yang mempelajari bahasa Indonesia, yaitu Department of Malay-Indonesian di College of Oriental Languages dan Department of Malay-Indonesian Interpretation and Translation di College of Interpretation and Translation.
Salah satu sastrawan Indonesia yang menjadi idola Prof. Koh adalah Pramoedya Ananta Toer. Pram memang salah seorang sastrawan yang karyanya paling dibaca di Indonesia, juga didunia, dan menjadi sastrawan Indonesia pertama yang menjadi nominator penerima nobel sastra.
Meski mengaku seorang individualistik, karya-karya Pram memang fenomenal di eranya. Novel yang multiperspektif, mencerahkan, sekaligus menyadarkan. Sudah diterjemahkan ke puluhan bahasa di dunia.
Tapi, kisah hidup Pram terbilang memilukan dibawah rezim orde baru. Ia disiksa, dipenjara, karya-karyanya dilarang dan dibakar. Meski pada ujungnya, Pram ternyata dinyatakan tidak bersalah, dan tidak melanggar hukum apapun, termasuk dengan tuduhan keterlibatannya ketika G30S PKI.
Namun demikian, Pram sudah terlanjur mengalami penderitaan yang pahit. Siksaan yang ia terima, membuat pendengarannya terganggu. Dalam satu video dialognya dengan Sitor Situmorang (Alm), nampak Sitor harus mendekatkan mulutnya ke telinga Pram jika hendak berbicara.
Prof. Koh sendiri sempat beberapa kali bertemu sebelum Pram meninggal tahun 2005. Prof. Koh respect dengan kesederhanaan Pram, meski di dunia figur Pram begitu populis kala itu.
Sekarang ini kita bersyukur karena berada di era demokrasi, era keterbukaan, era digital yang serba aksestable. Karya-karya Pram menjadi energi bagi penulis lainnya untuk terus berkibar, meski sejauh ini belum ada yang melampauinya.
Memang ada Laskar Pelangi yang fenomenal, juga ada Eka Kurniawan, Novelis moncer belakangan ini. Ada banyak karya sastra Indonesia yang bagus dan berbobot, termasuk Pradana Boy ZTF penulis novel Kembara yang karyanya amat dibaca di Singapura dan Malaysia.
Pram dengan kesederhanaannya kini sudah menjadi legenda. Semoga itu bisa menjadi spirit bagi kita semua, yang bisa terus bebas berkarya tanpa bayang-bayang siksaan dan penderitaan.
Blitar, 21/07/16
A Fahrizal Aziz
A Fahrizal Aziz
Friday, August 28, 2015
Setahun yang lalu, di bulan Ramadhan, saya diajak Mas Adam Muhammad (senior IMM Malang) untuk mengikuti Tadarus Pemikiran Kaum Muda Muhammadiyah. Acara itu diprakarsai oleh JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah) dan disupport secara penuh oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Acara dibuka langsung oleh Prof. Din Syamsudin, ketua Umum PP Muhammadiyah.
Pak Haedar Nashir datang mengisi Stadium General, bersanding dengan Hilman Lathif, Ph.D yang merupakan perwakilan dari JIMM. Acara tersebut dimoderatori langsung oleh Pradana Boy ZTF.
Di internal Muhammadiyah, dan terutama di kalangan aktivis IMM, nama Haedar Nashir sudah sangat dikenal. Beliau pernah menjadi sekretaris ketika Buya Syafii Ma’arif menjabat ketua Umum. Sejak masih pelajar, Pak Haedar sudah berkiprah di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Beliau juga menjadi Pimpinan Redaksi Majalah Suara Muhammadiyah dan membuat banyak tulisan tentang Muhammadiyah. Bukunya yang berjudul “Muhammadiyah sebagai Gerakan Pembaharuan” menjadi salah satu karya yang sangat referensial.
Esai-esainya pun bisa dinikmati di rubrik “bingkai” Majalah Suara Muhammadiyah.
Muktamar ke-47 Muhammadiyah akhirnya memilih beliau sebagai ketua Umum periode 2015-2020. Dalam berbagai forum diskusi, nama beliau memang digadang-gadang bakal menggantikan Prof. Din Syamsudin. Selain Pak Haedar, nama lain yang diperbincangkan adalah Pak Abdul Mu’ti, Pak Syafiq A Mugni, dan Pak Yunahar Ilyas.
Meski Muktamar Muhammadiyah terlihat teduh, tapi dalam berbagai forum diskusi sempat terjadi dinamika tersendiri. Termasuk ketika Pak Haedar Nashir mengisi acara stadium general tersebut, terjadi dinamika diskusi yang tidak hanya berisi kritik, tapi sebagian juga semacam ‘menggugat’.
Seperti yang kita tahu, isu soal JIMM sempat ramai pada Muktamar di Malang 10 tahun silam. Bahkan, saat Pak Din Syamsudin terpilih menjadi ketua Umum, muncul rasa tidak puas dari anak-anak muda Muhammadiyah. Nama JIMM pun sempat diplesetkan dalam berbagai akronim yang menggelikan. Bahkan dalam bukunya, The Defender of Puritant Islam, Pradana Boy menyebut bahwa Muhammadiyah tengah mengalami pergulatan antara kaum konservatif dan Progresif.
Kemenangan Pak Din kala itu, dianggap representasi dari kekuatan kaum konservatif. Meskipun seiring berjalannya waktu, anggapan itu tidak selalu benar. Karena sebagai ketua Umum, Pak Din cenderung moderat. Bahkan Pak Din juga hadir membuka acara Tadarus JIMM tahun lalu.
Pak Haedar Nashir, dalam forum stadium general tersebut menanggapi dengan tenang beberapa keluhan dan juga gugatan anak-anak muda Muhammadiyah. Dengan retoris beliau berkata : Gagasan yang mana yang tidak bisa diterima Muhammadiyah sekarang?
Dibandingkan tiga ketua Umum sebelumnya, sosok Haedar Nashir memang cenderung ‘hening’. Misal, Pak Amien Rais yang begitu kritis terhadap rezim orba. Buya Syafii Maarif pun juga sangat kritis dalam beberapa aspek, tidak hanya soal keberagaman, tapi juga politik. Pak Din Syamsudin juga banyak berbicara di media dalam banyak hal.
Nama lain di Muhammadiyah yang juga sangat kritis menanggapi isu Sepilis (Sekularisme, Pluralisme, dan Liberalisme), yang statementnya juga banyak dirujuk oleh Umat Islam di Indonesia adalah Pak Yunahar Ilyas. Karena disamping sebagai pengurus pusat Muhammadiyah, beliau juga salah satu ketua MUI. Pak Yunahar pun mendapatkan suara terbanyak kedua setelah Pak Haedar Nashir dalam pemilihan 13 formatur pada Muktamar ke 47 yang lalu.
Namun ‘heningnya’ Pak Haedar Nashir bukan berarti minus persepsi. Tulisan-tulisannya, baik yang berbentuk buku atau esai bisa kita akses dengan mudah. Bahkan Pak Haedar juga mendorong dakwah publikatif baik melalui Suara Muhammadiyah dan Al Manar. Pak Haedar juga menjadi ketua tim penyusun buku putih Indonesia berkemajuan yang menjadi tagline sekaligus tema besar Muktamar ke 47 ini.
Pak Haedar –meminjam istilah Kuntowijoyo—bekerja dalam sunyi. Tidak terlihat tampil, atau ingin tampil di media. Tidak terlihat ingin dikenal dengan, misalkan, mengomentari berbagai hal-hal fundamental baik itu isu sosial, politik, dan agama. Seolah tidak ada ‘ruang ambisi’ bagi Pak Haedar untuk dikenal Publik dan mendapatkan simpati massa.
Terpilihnya Pak Haedar menjadi ketua Umum Muhammadiyah, yang secara kuantitas memiliki kader dan aset yang cukup besar, mungkin tidak terlalu mengejutkan bagi warga Muhammadiyah sendiri, tapi bagi orang diluar Muhammadiyah yang memang kurang begitu tahu dinamika di internal Muhammadiyah, akan bertanya-tanya.
Mengingat, di era yang serba terkoneksi ini, siapapun akan dinilai berdasarkan popularitas ; seberapa banyak ia muncul dan dibicarakan media, dan seberapa luas publik mengenalnya. Maka ukuran seseorang maju menjadi pemimpin, salah satu indikatornya adalah hasil survey. Secerdas apapun dia, kalau survey-nya lemah, maka akan kalah dengan yang (mungkin) biasa-biasa saja, tapi populer dan survey-nya tinggi.
Untung saja, Muhammadiyah dalam memilih pimpinan tertinggi, tidak menggunakan asas one man one vote. Sistem penjaringan calon-calon pun juga melalui proses yang panjang. Sehingga, dengan sistem seperti ini, ‘ruang-ruang popularitas’ seperti survey-survey tidak terlalu berlaku. Warga Muhammadiyah pun juga tidak perlu terpengaruh oleh ukuran aksebtabilitas calon pimpinannya sebagaimana lembaga survey menilai para calon kepada daerah hingga kepala negara. Atau pimpinan parpol dan orsospol lain.
Maka, ‘heningnya’ sosok Haedar Nashir ini bisa dimaknai beberapa hal : beliau memilih diam karena sudah terlalu banyak yang berkomentar tentang isu-isu tertentu, atau beliau ingin fokus bekerja di dalam Muhammadyah tanpa harus terbebani hal lain diluar itu. Karena di era yang serba terkoneksi ini, statement seorang tokoh bisa dipelintir oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dan kadangkala, sang tokoh tersebut harus menyisakan waktunya untuk mengklarifikasi hal-hal yang sebenarnya tidak pernah ia maksudkan.
Sosok Haedar Nashir sangat tepat memimpin Muhammadiyah sekarang ini. Mengingat Muhammadiyah memiliki basis massa yang sangat besar. Basis massa ini secara politik sangat menggiurkan. Muhammadiyah juga memiliki aset besar berupa amal usaha yang harus di rawat dan dikembangkan dengan baik. Yang tak kalah pentingnya, mainstream Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam Berkemajuan, Islam Kosmopolite, Islam yang mampu berdialog dengan kemajuan zaman, juga harus selalu dijaga.
Pak Haedar Nashir, dengan pembawaannya yang tenang, santun, dan ‘hening’ ini, Insyaallah akan bisa menjaga itu semua. Kita tidak bisa membayangkan jika Muhammadiyah yang begini besarnya, dipimpin oleh seseorang yang ambisius dan politis. Kekuatan Muhammadiyah yang harusnya bisa digunakan untuk memajukan Umat, bisa dibelokkan untuk hal-hal lain.
Tapi, sejauh yang saya pahami selama ini, melihat penjaringan pimpinan yang begitu tersistem dengan rapi, Insyaallah Muhammadiyah akan selalu melahirkan pemimpin yang tepat. Dan sebagai sebuah Ormas Islam, ini adalah sebuah kebanggan yang patut kita syukuri. Selamat memimpin, Pak Haedar. (*)
Blitar, 8 Agustus 2015
A Fahrizal Aziz
(Mantan Aktivis IMM Malang)
Kenapa tidak dari dulu saja saya kuliah disini, ya? tulisnya kepada saya melalui pesan singkat. Sebelumnya, dia menceritakan beberapa fasilitas yang memudahkan dia untuk kuliah disana, mulai dari pelayanan administrasi, hingga fasilitas gedung lainnya. Di Masjid, ada tangga khusus (bukan tangga sebenarnya, tapi disebut Ram), begitu pun di gedung-gedung lainnya. Hal ini membuat dia yang sedikit mengalami kesulitan untuk menaiki tangga, bisa dengan mudah mengakses lokasi.
Juga ketika harus mengurusi hal-hal administratif lainnya, ada bahkan yang tuna daksa dan tuna netra, namun bisa terlayani dengan baik melalui PLD (Pusat layanan Difable). Maka tak heran jika di kampus itu, kita bisa mendapati banyak mahasiswa difable, yang memiliki kekurangan dari segi fisik.
Setahun yang lalu, saya mendengarkan seminar yang dibawakan Prof. Amin Abdullah, meski seminar tidak merujuk secara khusus dalam social work, tapi beliau sedikit menyinggung tentang itu.
Kata Prof. Amin ketika menjadi rektor, dia prihatin dengan banyaknya anak bangsa yang cerdas dan berkompeten, namun kurang memiliki kesempatan untuk belajar karena keterbatasan fisik. Akhirnya, beliau mengirim dosen-dosen untuk kuliah dalam bidang social work selama enam tahun di Canada, khusus untuk mempelajari difable. Setelah kembali, dibukalah pusat layanan difable disana dan banyak anak-anak difable yang berani melanjutkan kuliah tanpa perlu takut kerepotan atau merepotkan banyak pihak.
Menurut Prof. Amin, ini salah satu kemasan hermeneutik. Menurutnya, Islam harus mampu menjawab persoalan ummat dan keberpihakan terhadap kaum mustadafin (dalam hal ini kaum difable). Islam harus menjadi solusi.
Gagasan Prof. Amin yang mendirikan pusat layanan difable ini sama sekali tidak mendapatkan tantangan tajam, meski disebut sebagai kemasan hermeneutik. Berbeda ketika beberapa tokoh berbicara soal hermeneutik, dan obyeknya adalah pluralitas. Maka akan langsung mendapatkan serangan berupa labeling liberal, fasiq, sesat, bahkan kafir.
Sama ketika (Alm) Dr. Moeslim Abdurrahman bicara soal kemiskinan dan keberpihakan terhadap petani, tidak ada satu pun yang mendebat. Meski Dr. Moeslim mengatakan jika itu adalah kemasan hermeneutik juga. Namun ketika Dr. Moeslim berbicara tentang syariat Islam, beragam label langsung disematkan padanya.
Tapi biar saja, seiring waktu, seiring manusia memahami banyak hal secara substansial dalam hidup ini, semakin dia tidak akan mudah melabeli orang lain. Termasuk gagasan Prof. Amin Abdullah tentang pusat layanan difable tersebut. Untuk berbuat baik, orang tidak membutuhkan pujian.
Dan kita semua pasti tahu mana kampus yang memiliki pusat layanan difable itu. Mana lagi kalau bukan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (*)
Sunday, March 15, 2015
 | ||
| Hasnan Bachtiar saat mengisi Workshop Kepenulisan PC IMM Malang. (Jurnal Si Fahri.dok) |
Saya berterima kasih kepada Mas Hasnan Bachtiar dalam banyak hal. Mulai dari motivasi, diskusi soal gerakan keilmuan, hingga kesempatan untuk mengikuti berbagai acara di PSIF, Pusam, dan JIMM. Sekaligus sumbangsih intelektualnya yang turut mengembangkan pemahaman saya terhadap ideologi, kemanusiaan, dan gerakan.
Pertama kali mengikuti diskusi yang dibawakan Mas Hasnan sekitar tahun 2010, saat masih menginjak semester II, saya sering mengerutkan kening. Pertama, karena banyak diksi yang terlampau asing ditelinga. Kedua, karena tertinggal banyak wacana, apalagi buku bacaan. Jadi, saya ibarat mahluk pedalaman yang bertemu dengan mahluk perkotaan yang telah mengalami perkembagan dan kompleksitas hidup. Disana pulalah saya menyadari kesenjangan wacana antar komisariat, terutama komisariat tempat saya berada dengan komisariat lain yang bersinggungan langsung dengan sosok-sosok intelektual, seperti Mas Hasnan.
Kala itu, saya berencana untuk mengejar ketertinggalan. Ketika berkunjung ke perpustakaan, yang biasanya saya fokus ke rak buku-buku perkuliahan yang sifatnya recomended, saya mulai beralih menuju rak pemikiran tokoh dan sejarah. Disana, saya menemukan beberapa buku karya Amien Rais, Abdul Munir Mulkhan, dan Buya Syafii Maarif. Belakangan, saya menemukan buku-buku karangan Moeslim Abdurrahman juga, yang merupakan tokoh referensial bagi Mas Hasnan pribadi. Belum lagi, buku-buku karangan Karl Marx, Antonio Gramsci, hingga Ali Syariati yang sayangnya, hanya bisa saya akses dalam bentuk terjemahan, karena terkendala bahasa.
Selain itu, meski tidak memahami sepenuhnya, saya mulai bersinggungan dengan pemikiran Sosial Profetik dan Obyektifikasinya Kuntowijoyo, Islam Pluralismenya Cak Nur, Teologi Transformatifnya Mansour Faqih, hingga gerakan postmodernisme, poskolonialisme atau sejenisnya, yang benar-benar menguji nalar akademis. Belum lagi dengan Orientalismenya Edwar Said, teori kemiskinan Amartya Sen, hingga Dekonstruksi Jaques Derrida. Kesemuanya, bisa dibilang, adalah ‘gejala interaksi’ saya dengan Mas Hasnan, baik yang disampaikan di forum formal, diskusi kultural, atau yang tidak pernah tersampaikan dan secara alamiah muncul dengan sendirinya.
Saya pun juga menyadari, bahwa diskusi-diskusi soal teori konflik, fungsionalism-struktural, dan sejenisnya, sudah menjadi konsumsi mingguan bagi beberapa komisariat. Sedangkan disatu sisi, ada komisariat yang masih membahas soal ikhtilafiyah. Ada sebagian komisariat yang sudah menemukan titik pertemuan antara Islam, Budaya dan Kemanusiaan. Ada sebagian komisariat juga yang masih berpolemik soal tradisi, tasabuh, bid’ah dan sejenisnya. Ada sebagian kader yang masih menganggap Islam sebagai Fiqh, sebagian menganggapnya budaya, dan sebagian sudah berfikir bahwa Islam adalah sebuah peradaban.
Mas Hasnan, sebagai mantan/ketika menjadi Kabid Keilmuan PC IMM Malang, telah memainkan fungsi strategisnya sebagai lokomotif intelektual. Keluasan wacana yang dimiliki, telah memunculkan satu iklim positif dalam proses dialog, entah itu yang pro dengan pemikirannya, atau yang kontra, atau bisa juga yang susah memahami penjelasannya, dan terpantik untuk terus menggali sisi intelektualitas dalam dirinya, sebagaimana yang pernah saya alami.
Ia juga dengan telaten membina kader dibawahnya, terutama secara kultural, yang pada akhirnya menjadi gerbong-gerbong baru dalam eskalasi berikutnya. Saya dan Prima Tahta Amrillah mungkin adalah sebagian dari rangkaian panjang tersebut, yang dalam satu kesempatan memiliki ruang untuk mengelola bidang keilmuan (sekarang : Riset dan Pengembangan Keilmuan), yang notabene adalah posisi yang pernah diduduki Mas Hasnan.
Sebagai pengelola bidang keilmuan (RPK), keluasan wawasan serta keterbukaan pemikiran menjadi hal yang sangat penting. Karena secara institusional, bidang RPK –dan terutama pengelolanya—menjadi simbol intelektualisme itu sendiri. Saya tidak bisa membayangkan, jika bidang RPK, yang didalamnya harus bersinggungan dengan banyak pemikiran, dikelola oleh orang yang fanatik, fasis, monokulture dan mono-persepsi. Karena semestinya, IMM sebagai ortom Muhammadiyah yang bergerak di lingkungan kampus, menjadi wadah reproduksi dan proliferasi pemikiran ilmiah, terbuka, dan progresif.
Kehadiran Mas Hasnan, seperti halnya yang sudah dilakukan Pak Pradana Boy ZTF, akan menjadi spirit kuat untuk memperkokoh jejaring intelektual. Apalagi muncul Rumah Inspirasi, yang didalamnya juga ada Mas Adam Muhammad, Mantan Kabid Keilmuan PC IMM Malang periode setelah Mas Hasnan, yang juga terhubung dengan JIMM. JIMM sendiri memiliki jejaring dengan para eksponen seluruh Indonesia. Ketua terbaru PC IMM Malang pun, juga bagian dari penggiat Rumah Inspirasi. Sementara itu, Bidang RPK periode yang lalu, yang dipimpin oleh Prima Tahta Amrillah, juga membentuk KOPPI (Komunitas Penulis dan Peneliti Ikatan), IMM UIN Malang pun juga memiliki Paguyuban Srengenge.
Tentu, gerakan keilmuan akan menjadi satu basis yang cukup kuat di IMM Malang raya, mengingat betapa banyaknya jaringan dan terutama tokoh-tokoh altruis yang dengan tulus dan ikhlas membina kader-kader muda, seperti halnya yang dilakukan Mas Hasnan selama ini. Harapan untuk menjadikan IMM Malang sebagai satu dari tiga basis Intelektual di Indonesia setelah Jogja dan Ciputat, agaknya bukan lagi sekedar wacana.
Yang menarik dari Mas Hasnan pula, sebagaimana sikap dan dedikasinya selama ini, ia lebih memilih menjadi ‘orang pinggiran’. Jarang mau muncul di pentas hura-hura semacam politik struktural berbasis OKP, Ormas, hingga Parpol. Jalan pragmatisnya, lebih ditujukan untuk reproduksi karya ilmiah serta membina kader-kader akademis. Sesekali tersirat kata “Saya Orang Miskin” yang menegaskan sikap-sikapnya sebagai orang pinggiran, yang memilih jalan sunyi.
Karena sikap dan dedikasinya itulah, Mas Hasnan mendapatkan Endorsment positif dari beberapa pihak, salah satunya seorang Profesor yang baru saja Launching buku terbarunya, yang tertulis secara rapi di kolom Pengantar Penulis. Mas Hasnan sendiri, mendapatkan kesempatan untuk menjadi editor sekaligus pengantar atau lebih tepatnya, menulis pendahuluan dalam buku tersebut.
Catatan yang saya tulis ini juga sekaligus endorsement untuk Mas Hasnan Bachtiar, sekaligus ucapan terima kasih. Tentu saya tidak berlebihan, karena yang memberikan endorsment tidak hanya saya, tetapi juga seorang Profesor. Dan apalagi, saya yang masih sangat junior, jauh dibawah Mas Hasnan. Saya yakin diluaran sana, ada banyak yang ingin memberikan endorsement serupa, namun tidak sempat menuliskannya atau sekedar mengucapkan secara verbal.
Dan tidak berlebihan pula, jika catatan ini menjadi semacam pengingat jika intelectual movement adalah gerakan berkesinambungan. Tidak sebatas kebijakan struktural yang bersifat momentual. Sebagaimana yang Mas Hasnan pernah katakan, prosesnya tidak singkat. Catatan ini sekaligus menjadi pengingat bagi saya dan segenap kader yang membacanya, terutama yang lebih junior dari saya, untuk tidak lupa memanggilnya ... Kakanda. (*)
15 Maret 2015
A Fahrizal Aziz
(*) Mantan aktivis IMM Malang
Friday, February 27, 2015
Ketika SBY memenangkan pilpres 2004 silam, ada yang mengatakan bahwa beliau adalah the wrong man in the right time. Wrong, karena SBY berdarah militer dan dari partai baru yang suara parlemennya lemah. Sementara reformasi masih menyala-nyala, trauma orba masih melekat diingatan publik. Sosok SBY yang dari militer, konon bisa membangkitkan kembali rezim otoritarian. Sementara sebagian publik menganggap, seharusnya yang menjadi presiden adalah Amien Rais. Selain pengusung ide reformasi, Amien Rais juga mewakili rakyat sipil. Kemenangan rakyat sipil mengindikasikan jika reformasi berjalan dengan baik, tidak terhegemoni oleh kekuatan militer.
Untuk itulah, Amien Rais juga disebut sebagai the right man, in the wrong place. Wrong, karena lemahnya basis suara Amien Rais dan trauma masyarakat atas inkonsistensi sikap beliau ketika mejabat sebagai ketua MPR yang menggulingkan Gus Dur.
Tahun 2009, ketika SBY kembali memenangi pilres, ada sebutan the right man in the wrong way. Right, karena kala itu SBY mengendalikan lebih dari 60% suara parlemen. Dengan begitu, SBY merupakan presiden terkuat sepanjang sejarah politik Republik Indonesia. terkuat karena Partainya memenangkan pemilu, koalisinya besar, dan trust rakyat terhadap figurnya mencapai 60% lebih. Kekuatan Parlemen yang besar juga terjadi di era Presiden Soeharto, akan tetapi dukungan rakyat terhadapnya sangat rendah.
Namun sayang, besarnya kekuasaan SBY itu justru perlahan-lahan lapuk dari dalam. Banyaknya kader Demokrat yang terjerat korupsi, dan juga mitra koalisi yang sering clash di sidang parlemen, terutama soal kenaikan harga BBM. Ternyata, besarnya kekuatan parlemen dan juga trust rakyat, tidak serta merta membuat SBY mulus menjalankan pemerintahan. Justru terjadi pengeroposan dari dalam. Inilah kemudian yang disebut wrong way.
Tokoh lainnya yang dianggap pantas menjadi Presiden tahun 2009 adalah Jusuf Kalla. Namun, Jusuf Kalla juga bisa disebut the right man in the wrong time. Right karena kinerjanya yang terbukti cepat dan revolusioner. Wrong, karena disaat yang sama, Partai Golkar mengalami krisis internal, sehingga suaranya pun turun di pemilu.
Tahun 2014 ini, sebenarnya menjadi moment penting bagi perpolitikan Indonesia. Pertama, suara partai semakin tergerus dengan ketokohan seseorang. Demokrat terbenam karena kasus korupsi, Golkar bergejolak dari dalam, Gerindra naik karena sosok Prabowo, PDIP pun menyeruak karena sosok Jokowi. Tiga partai besar, Demokrat-Golkar-PDIP yang menjadi arus politik kala itu, paham betul jika trust masyarakat ke partai politik semakin lemah. Dan partai yang paling ketiban apes adalah Demokrat, karena posisinya sebagai partai penguasa.
Akhirnya untuk kembali meraih simpati rakyat, Partai Demokrat menggelar Konvensi capres, dan disana muncul calon-calon luar biasa seperti Irman Gusman, Anies Baswedan, Gita Wirjawan, dan Dahlan Iskan, tentunya. Dahlan Iskan pun tampil sebagai pemenang konvensi.
PDIP dan Gerindra yang kebetulan punya tokoh populis, tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Berbagai komunikasi politik pun dilakukan. Bahkan Jokowi yang masih harus mejabat sebagai Gubernur, ditarik sebagai ‘umpan’ publik. Hasilnya, PDIP memenangkan Pemilu. Namun seperti biasanya, PDIP memang memiliki catatan buruk dalam hal komunikasi politik. Tahun 1999 misalkan, ketika PDIP memenangkan pemilu, justru yang terpilih menjadi Presiden adalah Gus Dur. PDIP kalah dengan poros tengah yang suaranya jauh dibawah mereka.
Hal yang sama terulang. Setelah PDIP memenangkan pemilu 2014, mereka gagal menjalin komunikasi dengan partai besar seperti Golkar dan Demokrat. Sementara Gerindra, yang sadar bahwa figuritas Prabowo masih kalah dibandingkan Jokowi, dengan gesit melakukan komunikasi politik. Akhirnya terbentuklah koalisi besar yang disebut Koalisi merah-putih. Sementara PDIP, yang lagi-lagi gagal dalam komunikasi politik, tetap bertahan dengan koalisi ramping.
Partai Demokrat memilih berdiri ditengah-tengah, meski sebagian kadernya ada yang merapat ke KIH dan KMP. Namun SBY tetap konsisten. Disinilah terlihat kedewasaan Politik seorang SBY ditengah keruhnya suasana politik yang bercampur antara kepercayaan publik, figuritas, isu media massa, dan pengaruh lembaga survey. Demokrat pun sebenarnya punya ruang yang lebih terbuka : mengusung calon sendiri, bergabung dengan salah satu koalisi, atau berdiri ditengah.
Sayang seribu sayang, pengumunan pemenang konvensi dilakukan setelah pileg, yang itu berarti suara Demokrat harus terjun payung. Harusnya Demokrat meniru cara PDIP dengan menjadikan Jokowi sebagai figur. Andaikan kemenangan Dahlan Iskan diumumkan sebelum pileg, maka rakyat pun akan menimang-nimang lebih jauh. Bahkan, hingga KPU menutup pendaftaran pilpres, hanya dua pasang calon yang muncul.
Karena baik Prabowo ataupun Jokowi, adalah the right man in the wrong time. Prabowo akan susah beradaptasi dengan iklim Demokrasi, meskipun memiliki catatan kepemimpinan yang bagus. Namun, munculnya kembali kasus HAM serta koalisinya yang gemuk, membuat trauma rakyat kepada rezim SBY-Boediono kembali muncul, dan rawan diungkit-ungkit ke Mahkamah HAM international. Tentu Indonesia tak mau memiliki pemimpin yang memiliki resiko jangka panjang.
Jokowi pun begitu, sosoknya mungkin tepat, the right man. Hanya saja, terlalu cepat lompatannya. Dari walikota, Gubernur yang belum usai, dan minimnya pengaruh di partai. Keunggulan Jokowi hanya satu, secara figur dia tak memiliki resiko hukum, baik itu HAM, korupsi, maupun urusan bisnisnya.
Sebenarnya ada sosok yang sangat tepat : Dahlan Iskan. Independen. Pengusana. Pernah menjadi menteri. Wartawan yang berhasil mengelola PLN, Mereformasi kebijakan di BUMN, dan tidak takut berhadapan dengan DPR. Pemikirannya soal Ketahanan pangan, energi, transportasi, kesehatan dan pendidikan pun jelas melalui tulisan-tulisan yang ia buat sendiri. Penyuka wayang, musik daerah, dan mampu berbicara dalam banyak bahasa : Inggris, Mandarin, Arab, Jawa, dll.
Nasionalismenya diwujudkan dengan merebut kembali PT. Inalum yang sudah bertahun-tahun dikuasahi Jepang, berhasil membeli kembali space sinyal Indosat (yang telah dijual) yang sangat strategis tersebut, menjadikan BRI sebagai Bank terbesar di dunia. Ia pun juga memanggil anak-anak terbaik bangsa seperti Ricky Elson, memperkenalkan keahlian anak-anak negeri kepada dunia, misal soal mobil listrik, pembangkit listrik tenaga angin, mikroba penyubur tanaman, alat penyimpanan padi, dan masih banyak lagi. Silahkan baca serial tulisannya yang bertajuk Manufactouring Hope.
Effect Dahlan Iskan pun juga sampai ke Jokowi. Jokowi mulai rajin mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan sepatu ketz. Itu bukan sekedar fashion, namun juga lambang geo-culture Indonesia. Sebagai negara tropis, warganya tak perlu susah-susah meniru menggunakan jas tebal, berdasi tertutup seperti layaknya negara empat musim yang dingin itu. Sepatu ketz pun juga perlambang bahwa seorang eksekutif adalah aplikator yang harus kerja dilapangan, untuk itu sepatu yang paling pas untuk berkeja adalah sepatu ketz. Biar bisa cepat dan gesit layaknya atlet.
Bahkan kabinet Jokowi pun dinamakan Kabinet kerja, mengambil dari slogan lama Dahlan Iskan yang kerja, kerja, kerja itu. Yang tak kalah hebat, Dahlan Iskan bahkan pernah ditawari menjadi menteri di kabinet Jokowi, namun ditolak. Justru Dahlan Iskan merekomendasikan tiga mantan CEO BUMN yang pernah menjadi anak buahnya : ialah Iagnatius Jonan (Menteri Perhubungan), Arief Yahya (Menteri Pariwisata), dan Rudiantara (Menkominfo).
Melihat kenyataan ini, saya semakin yakin bahwa Dahlan Iskan lah yang seharusnya menjadi RI 1. Namun sayang, he is the right man in the wrong place. Dahlan Iskan menaiki perahu politik yang sudah rapuh dan ketiban apes. Partai Demokrat adalah wrong place. Meskipun tidak ada partai yang lebih nyaman bagi Dahlan Iskan, selain partai berlambang Mercy ini. Gagalnya Dahlan Iskan maju sebagai capres ini menandai juga berakhirnya superioritas SBY sebagai ‘king maker’ dalam perpolitikan Indonesia.
Akhirnya bandul politik pun berputar-putar tanpa kendali dan Jokowi lah yang ketiban bejo sebagai Presiden. Tapi anehnya, peta politik publik masih tertuju dalam dua arus besar : PDIP dan Golkar. Dalam setiap pemilu, dua partai ini pasti masuk 3 besar. Tapi agaknya, Jokowi-JK pun akan mengalami nasib yang tak kalah jauh dengan SBY di periode keduanya : digerogoti dari dalam oleh partai. Hanya yang membedakan, Jokowi tidak memegang bandul partai. Tanda-tanda sudah mulai terlihat ketika konflik panas KPK-Polri. Dimana Jokowi akhirnya meng-ignore Budi Gunawan sebagai kapolri. Budi Gunawan sendiri adalah bekas ajudan pribadi Megawati ketika menjadi wapres maupun presiden.
Tanda sebelumnya juga sudah muncul ketika Jokowi meng-ignore Maruar Sirait (kader PDIP) sebagai Menteri. Jika dukungan publik konsisten kepada pemerintah, bisa jadi kekuatan Partai akan semakin melemah. Sehingga tidak akan ada lagi figur yang cemerlang namun gagal nyapres hanya karena lemahnya dukungan partai. Kalau kekuatan partai sudah kian melemah, dan figuritas semakin kuat, maka saya yakin 2019 nanti akan muncul sosok yang the right man, the right place, and the right time.
Siapa dia? Saya tidak tahu pasti. Namun saya sudah memiliki jagoan tersendiri, dan saya berdoa memang benar beliaulah orangnya. Orang itu adalah Ridwan Kamil, dan bukan Ahok. (*)
26 Februari 2015
A Fahrizal Aziz
Subscribe to:
Posts (Atom)