Setahun Jokowi-JK
Tuesday, December 22, 2015
Meski kedua tokoh ini memiliki sikap berbeda dalam memandang reformasi dan rezim orba kala itu, namun agaknya para Mahasiswa, yang hingga kini terus menggaungkan agar Presiden lengser, perlu membaca ulang sepak terjang kedua tokoh ini.
Amien Rais merupakan salah satu tokoh paling vokal pada periode akhir Presiden Soeharto. Bahkan, beliau membuat 10 alasan kenapa Pak Harto harus mundur. Tidak hanya itu, Pak Amien pun turut serta dalam lautan massa, berorasi dan membakar semangat mahasiswa agar reformasi segera terwujud. Dalam pandangannya, reformasi bisa terwujud jika rezim orba lengser.
Sementara Cak Nur (Nurcholish Madjid) lebih lunak. Beliau ingin Pak Harto sendiri yang menyiapkan reformasi, maksimal dua tahun kedepan. Dalam pandangannya, reformasi kala itu masih sebatas euforia, belum memiliki pandungan atau blue print yang jelas. Termasuk, siapakah nantinya yang akan memimpin reformasi ini selepas Pak Harto lengser.
Dua tokoh ini memang berada di gelanggang yang berbeda. Pak Amien berada dalam barisan massa, sementara Cak Nur berada di dalam Istana, menjadi penasehat Presiden. Mungkin, jika konteksnya ditarik ke masa sekarang, Cak Nur akan dianggap sebagai bagian dari Istana. Sama seperti misalkan, ketika Mahasiswa terpecah dalam dua kubu (metode menyampaikan aspirasi). Ada yang demo di jalanan, ada yang menghadiri undangan makan malam.
Tapi karena tahun 1998 suasana sudah sangat keos, krisis ekonomi yang bertumpukan dengan krisis kepemimpinan, akhirnya opsi pertama lah yang menang. Desakan demi desakan terus terjadi, bahkan muncul dari salah orang paling penting kala itu, Pak Harmoko.
Akhirnya, Presiden Soeharto yang terkenal sebagai pemimpin bertangan besi itu dengan rela dan tanpa perlawanan yang sengit, melepaskan jabatannya sebagai Presiden.
Untung ada Pak Habibie
Sebenarnya, pasca Pak Harto menyatakan mundur sebagai Presiden, dan kemudian digantikan B.J Habibie, reformasi yang dimaksud belum nampak terjadi. Karena, tak bisa dipungkiri, B.J Habibie kala itu merupakan bagian dari kekuatan Politik Pak Harto. Artinya, kehendak publik yang diinginkan kala itu adalah reformasi yang benar-benar terlepas dari rezim Orba. Padahal, Pak Habibie sendiri menjadi Wakil Presiden juga tak terlepas dari kehendak Pak Harto.
Untungnya, sikap Pak Habibie nampak sangat netral. Bahkan dengan berani ‘membubarkan’ Golkar dan menjadikannya Partai, setara dengan Partai-partai yang lain. memang diluar nalar politis kita, bagaimana mungkin Pak Habibie berani melakukan itu. Padahal bisa saja Pak Habibie meneruskan cara kepemimpinan Pak Harto, toh beliau kan bagian dari kekuatan Golkar.
Kalahnya Amien Rais, dan Pentingnya petuah Cak Nur
Pasca reformasi, kita harus menunggu setidaknya tujuh tahun untuk melihat tokoh Reformasi, Amien Rais, maju sebagai Capres di tahun 2004. Kenapa? Karena Pak Amien kala itu mewakili suara reformasi. Bahkan beliau mendapatkan julukan bapak reformasi. Artinya, ketika Pak Amien maju menjadi Capres kala itu, dan kalau menang, maka kita akan melihat seperti apa sih reformasi yang dimaksud.
Sementara di tahun itu, Cak Nur sudah mulai sakit-sakitan karena penyakit livernya yang akut. Tahun 2004 ini menjadi pertaruhan penting karena inilah moment yang secara langsung bisa menjawab tanda tanya besar kita tentang reformasi.
Tapi yang mengagetkan, justru Pak Amien kalah dalam pemilu. Bahkan berada di posisi ketiga, di bawah SBY-JK dan Mega-Hasyim. Kenapa? Bukankah beliau bapak reformasi yang di tahun 1998 menjadi kehendak publik?
Para pengamat politik berpendapat bahwa kalahnya Pak Amien karena banyak faktor, salah satu yang paling berpengaruh adalah ‘konflik’ antara dirinya dan Gus Dur yang kemudian mempengaruhi suara warga NU. Gus Dur sendiri tidak lolos dalam pencalonannya sebagai Capres di tahun 2004 tersebut. Sementara suara NU sudah tertuju pada dua tokohnya yang menjadi Cawapres, yaitu KH. Solahudin Wahid dan KH. Hasyim Muzadi.
Kekalahan Pak Amien di tahun 2004 tersebut sebenarnya menjadi simbol bahwa reformasi, yang di tahun 1998 nampak ‘seksi’, mungkin sudah kurang diminati. Hingga saat ini, ketika membicarakan reformasi, banyak yang skeptis. Sampai-sampai muncul gambar Pak Harto tersenyum sambil melambaikan tangan disertai tulisan : Penak Jamanku to. Ini menurut saya adalah kritik yang menohok.
Ketika banyak orang skeptik dengan reformasi, kita teringat kembali dengan petuah Cak Nur. Di tahun 2004 Cak Nur mungkin tidak begitu mengikuti isu politik dengan intens karena kesehatannya yang menurun. Tahun 2005 akhirnya Cak Nur wafat pasca transplantasi hati. Namun warisan intelektualnya akan terus hidup hingga sekarang, termasuk petuahnya dulu tentang reformasi.
Kita hanya bisa berandai-andai. Misal dulu gagasan Cak Nur diterima publik, dan reformasi memang dipersiapkan sendiri oleh Pak Harto, apa yang kira-kira terjadi? Muncul dua pendapat : Pertama, pendapat yang negatif, Pak Harto akan semakin mempertajam kekuasaannya dan lupa pada agenda reformasi tersebut mengingat tipikal kepemimpinannya yang otoriter. Kedua, mungkin akan berhasil karena kala itu “syahwat” Politik Pak Harto sudah tak begitu besar. Selain itu, sejarah Indonesia tidak perlu lagi ternodai dengan turunnya Presiden secara tidak terhormat karena desakan demonstran.
Gagasan Melengserkan Jokowi-JK dan belajar dari Sejarah
Gagasan melengserkan Presiden sekarang ini perlu dibaca dengan serius agar sejarah kelam itu tidak kembali terjadi. Pertama, dalam tubuh demonstran, sudah tidak ada lagi sosok seperti Amien Rais yang memiliki gagasan yang sangat rigid terkat alasan-alasan kenapa Presiden harus lengser.
Sebenci apapun orang terhadap Pak Amien, tidak bisa dipungkiri, bahwa Pak Amien mengkritik dengan analisis yang matang. Bahkan dia menulis dua buku yang sangat referensial berjudul Selamatkan Indonesia dan Tauhid Sosial. Artinya, kritik yang ditujukan Pak Amien memang didasarkan pada pertimbangan intelektual yang matang, terlepas dari pro dan kontra. Itulah yang mungkin kurang dimiliki demonstran sekarang ini.
Bahkan lebih gawat, jika dulu Pak Harto dilengserkan karena memang bukan Presiden hasil pilihan langsung. Maka sekarang ini Jokowi-JK dipilih secara langsung, satu paket. Itu berarti, jika Jokowi-JK kemudian lengser atau dilengserkan, maka akan menjadi preseden yang buruk bagi sejarah perpolitikan di Indonesia. Karena Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, bisa dilengserkan pula atas nama rakyat.
Preseden ini berangkali akan lebih buruk dari Mesir, dimana Presiden yang dipilih secara demokratik, bisa dilengserkan oleh kekuatan Militer. Artinya, kedaulatan rakyat dibajak oleh militer. Anda bisa membayangkan jika Presiden yang dipilih oleh rakyat dilengserkan pula oleh rakyat. Bukankah ini bisa menimbulkan masyarakat anarki?
Belum lagi masa transisi peralihan kepemimpinan yang mungkin akan terjadi “saling sikut” elite politik. Jabatan Presiden bukan jabatan sembarang. Ini jabatan super penting dan super sakral. Jika itu terjadi bukankah instabilitas sosial semakin terganggu?
Tahun 1998 kita punya Pak Habibie yang mampu meredam gejolak politik dan ekonomi itu, tapi bagaimana dengan sekarang?
Kita memang membutuhkan sikap nasionalisme yang tinggi layaknya Pak Amien Rais agar Indonesia mengalami perubahan yang lebih baik, tapi memiliki kematangan berfikir seperti Cak Nur itu juga perlu. Dua tokoh ini telah memberikan kita contoh yang berharga di masa lalu.
Sekarang misalkan Jokowi-JK lengser, akankah kondisi bangsa menjadi lebih baik? bukankah nantinya justru jabatan Presiden dan Wakilnya akan menjadi “santapan” empuk para politisi? Akhirnya para elite lebih sibuk berdebat soal jabatan ketimbang mengurusi kondisi sosial ekonomi yang butuh penanganan cepat ini. []
Blitar, 1 November 2015
A Fahrizal Aziz
www.jurnal-fahri.blogspot.com
Friday, October 23, 2015
Menurut Prof. Azyumardi Azra dalam sebuah Talk Show di Televisi, satu tahun kepemimpinan Jokowi-JK masih disibukkan pada hal-hal administratif. Semisal soal nomenklatur, pemilihan pejabat eselon dan lain sebagainya. Selain itu, terlihat rasa canggung atas suana politik yang ada. Antara ingin lepas sama sekali dengan kepentingan partai, atau ingin fokus kerja dengan barisan Menteri-menteri Independen.
Bagi saya, terlepas dari baik tidaknya kinerja, satu tahun kepemimpinan Jokowi-JK ini bisa menjadi pembelajaran kebangsaan bagi siapapun. Tidak hanya elite politik, namun juga rakyat biasa seperti saya.
Pertama, Jokowi-JK adalah satu-satunya pasangan sipil yang dipercaya oleh rakyat secara langsung untuk memimpin bangsa ini. Artinya, mindset bahwa pemimpin harus dari militer (yang mungkin saja merupakan bagian dari cara berfikir orde baru) sudah sedikit bergeser. Reformasi, sedikit demi sedikit mulai menemukan bentuknya.
Kedua, kita mendapati barisan relawan atau tim sukses atau tim kampanye yang tidak selalu solid pasca menangnya calon yang diusung. Begitu pun sebaliknya, tidak sedikit yang awalnya bukan mendukung, namun kemudian turut mendukung demi keutuhan bangsa dan negara. Dua hal ini menjadi pembelajaran berharga sekaligus mengukur sejauh mana kedewasaan kita sebagai sebuah bangsa.
Namun tak sedikit pula yang karena tidak mendukung Pak Jokowi-JK dalam pilpres, tetap konsisten sebagai kritikus, atau setidaknya sinikus yang menertawakan bahkan mengumpat. Tipe ini hanya menjadi penonton dan memperkeruh suasana yang memang sudah keruh tanpa memberi solusi.
Sementara, ada Partai seberang yang bergabung dan ingin ikut menjaga keutuhan bangsa, malah disebut penghianat dan semacamnya. Ini benar-benar menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi kita semua, bahwa ada banyak tipikal orang yang ketika dibenturkan oleh politik, nampak sisi lain yang mengejutkan, mengharukan, dan menggelikan.
Dalam eskalasi politik yang berkembang sendiri, kita mengetahui sejauh mana idealitas jargon “Koalisi tanpa syarat”yang ternyata cukup susah diterapkan dalam politik. Juga bagaimana tarik ulur antara kepentingan partai dan juga kehendak publik yang terwakili oleh LSM maupun gerakan massa. Contohnya soal Pelantikan Komjen BG sebagai Kapolri. Ini bisa menjadi pembelajaran penting jika nanti terjadi pemilu lagi, agar ketika memilih, tidak hanya jargon sebagai pertimbangannya.
Belum lagi, ‘konflik gagasan’ di dalam kabinet antara menteri satu dengan menteri yang lain, atau antara Presiden dan Wakil Presiden dalam menanggapi banyak hal. Seperti soal pembekuan PSSI yang lalu, yang mana antara Presiden dan Wakilnya nampak perbedaan pendapat yang mencolok.
Satu tahun ini, mungkin menjadi masa transisi untuk beradaptasi dengan administrasi dan kultur birokrasi yang ada, sebagaimana yang disampaikan Prof. Azra. Termasuk, konstelasi politik yang pasang surut.
Semoga, setahun ini dua hal itu sudah tertata dengan baik. Kekuatan Parlemen pun juga sudah cukup untuk menopang segala agenda Pemerintah. Mengingat, banyak hal penting dalam memajukan bangsa ini, selain membutuhkan anggaran, juga membutuhkan Political Will. Jika kekuatan politik bagus, maka stabilitas negara juga terjaga.
Semoga empat tahun tersisa Pemerintahan bisa semakin fokus pada program pembangunan dan pemajuan bangsa dan negara. Energinya tidak lagi terkuras untuk membahas hal-hal administratif dan politis. Dua hal itu semoga sudah clear. Kita sebagai rakyat biasa, selain ikut membangun bangsa dengan kemampuan masing-masing, juga turut mendoakan.
Semoga Pak Jokowi-JK bisa amanah dan selalu diberikan petunjuk Tuhan untuk memajukan Bangsa ini. Aamiin.
Blitar, 21 Oktober 2015
A Fahrizal Aziz
www.jurnal-fahri.blogspot.com
Friday, August 28, 2015
Pada pilpres 2014 silam saya mendukung Jokowi-JK sebagai Presiden. Sebagai pendukung, saya ikut ‘kampanye’, meski dalam bentuk tulisan. Saya menulis di blog dan juga media warga seperti Kompasiana tentang alasan kenapa saya mendukung Jokowi-JK. Sebagai warga biasa, bagi saya dukung mendukung adalah hal yang wajar, bahkan saya tidak membayangkan bahwa pilpres 2014 silam berjalan cukup emosional antar pendukung. Beberapa bulan, bahkan setelah pilpres berakhir, masih ada yang memberikan sejenis umpatan kepada saya melalui pesan di beberapa akun media sosial atau di akun media warga yang isinya kurang lebih begini : Nyesel kan milih Jokowi?
Dalam tulisan ini saya akan mencoba memberikan komentar secara jujur tentang kepemimpinan Jokowi-JK setidaknya dalam tahun pertamanya.
Saya sebenarnya bukan pengagum Joko Widodo, saya sedikit mengagumi Jusuf Kalla. Tetapi secara figur, jika harus memilih siapa Presiden setelah SBY, maka saya memilih Dahlan Iskan. Namun suasana politik kala itu sedang tidak baik, terutama untuk Partai Demokrat yang akan mengusungnya sebagai capres. Sementara, figur Jokowi sudah sangat dikenal dengan beragam image yang melekat. Namanya pun juga mudah disebut dan diingat. Karena itu, kemudian PDIP membidiknya.
Pada waktu Pak Jokowi bersedia dicalonkan sebagai Presiden dimana masih ada amanah Gubernur kala itu, sebenarnya saya termasuk yang mengkritik. Karena ketersediaannya maju sebagai capres, akan membuat elektabilitas figur-figur lain, yang mungkin lebih memiliki kesempatan yang luas, menurun. Terbukti, hingga diakhir pendaftaran calon, hanya mengerucut dua pasangan itu.
Karena hanya ada dua pasangan, dengan berbagai pertimbangan dan keinginan untuk ikut bersuara dan berpartisipasi dalam pesta politik, saya mendukung Jokowi-JK. Alasannya, karena ada Pak JK. Itu saja. Andaikan kala itu Jokowi tidak menggandeng Pak JK. Mungkin saya akan golput.
Bagi saya, pesta politik semacam pemilu itu adalah pesta bersama. Pesta untuk para calon, tim sukses, partai, hingga rakyat yang akan memilihnya. Ikut ber-opini, ikut berpartisipasi (meski tidak secara praksis) adalah hal yang biasa. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang perlu dipersalahkan. Saya memilih mendukung Jokowi-JK dan saya tidak perlu mempermasalahkan atau menyalahkan yang berbeda. Saya ingin berupaya semaksimal mungkin untuk tidak mencampur-adukkan emosi dan kebencian dalam setiap pilihan yang dibuat.
Meskipun kita bisa mendapati betapa banyaknya “emosi” yang muncul dimana-dimana, yang sudah pada taraf menghina, mencaci, memperdaya publik dan memfitnah. Bahkan yang melakukan itu tidak hanya warga biasa, tokoh yang mustinya menjadi panutan kita pun juga kadang khilaf dan mengikuti emosinya. Emosi itu tidak padam, bahkan semakin menjadi-jadi setelah pilpres berlangsung. “Emosi” itu juga hinggap pada orang-orang yang dulunya menjadi pendukung.
Sekedar komentar
Sebagai warga biasa, yang hanya bisa bersuara dan memilih presiden, dan tidak bisa menentukan kebijakan atas hal-hal yang strategis, ditambah minimnya pengetahuan yang saya miliki, yang mungkin saja kritik saya nanti akan berisi “kritik kosong” karena kurangnya pemahaman atas suatu hal. Tapi saya ingin mengomentari kepemimpinan Jokowi-JK dalam setahun terakhir ini.
Dalam bidang Politik, Hukum, dan HAM. Kita merasakan betul terjadinya kelimbungan. Minus suara parlemen yang membuat citra Pemerintah dan Parlemen pun nampak tidak harmonis. Meskipun ketidak harmonisan itu ternyata bukan hanya dari oposisi, tapi juga dari dalam sendiri. Ada banyak orang-orang dalam yang kemudian menjadi orang luar. Suasana politik yang ada semakin tak menentu.
Dalam hukum, kita juga mendapati kembali adagium “siapa kuat, dia menang”. Keterpilihan Menteri yang membidangi hukum dan memiliki hubungan erat dengan parpol, keterpilihan pimpinan tertinggi Kejaksaan, yang juga memiliki hubungan erat dengan parpol, munculnya pra peradilan, kisruh KPK-Polri, Kriminalisasi, dan lain-lain. disanalah, orang seperti kita, yang hanya warga biasa, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Yang biasa hanya bersuara, dan itupun mempengaruhi nol sekian persen. Hampir tidak ada.
Saat seperti inilah, Presiden dan jajarannya, memiliki peluang besar untuk menuntaskan hal-hal yang tidak bisa dituntaskan oleh warga biasa yang tak memiliki wewenang apa-apa. Jadi, tidak perlu mengatakan “mengkritik saja mudah”, karena kalau tidak mengkritik, apa lagi yang bisa diperbuat? Kalau warga biasa bisa menuntaskan masalahnya, kenapa dia harus meminta Presiden turun tangan?
Selanjutnya, yang mungkin sangat saya sesalkan adalah hukuman mati kepada beberapa gembong narkoba. Sekilas memang terlihat gagah dan tegas, tapi perlu diingat, hukuman mati itu muncul ketika tingkat kepercayaan publik menurun terhadap pemerintah. Selain banyaknya argumentasi yang menentang eksekusi hukuman mati, di lain hal ada upaya untuk memperbagus citra. Hukuman mati yang ‘membunuh’ pengedar narkoba sekilas memang terlihat baik, tapi narkoba yang beredar tidak serta merta aksi pengedar. Ada produsen yang susah terendus hukum, ada konsumen primer-sekunder yang menjadi pasar narkotika, bahkan ada oknum penegak hukum yang terlibat. Tentunya, beredarnya narkotika tersebut adalah ulah jejaring yang telah menjadi rangkaian sistem. Membunuh pengedarnya saja bukan sebuah solusi.
Logika yang sering digunakan adalah, dengan membunuh satu pengedar bisa menyelamatkan sekian ratus ribu warga. Itu logika yang keliru, karena pengedar bukan pembunuh, dan pengguna narkotika juga bukan orang yang terpaksa menggunakan, kadang justru konsumen lebih aktif mencari. Disinilah, alih-alih ketegasan yang dibuat, justru terkesan hukum sebagai ajang balas dendam.
Di bidang ekonomi, tentu kita bisa mendapati begitu banyak kompleksitas pasar yang fluktuatif, naiknya harga-harga akhibat naiknya BBM, merosotnya pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dollar yang terus turun, dll. Sebenarnya, soal ekonomi, saya kurang begitu paham detailnya, tapi mungkin ada hubungan erat dengan pergulatan politik ekonomi dunia antara Eropa, Amerika, dan China/Tiongkok. Pencabutan subsidi di berbagai sektor mungkin juga mempengaruhi banyak hal.
Menurut saya, raport ‘terburuk’ era Jokowi-JK adalah dalam bidang Polhukam, meskipun banyak yang berpendapat dari segi ekonomi, makanya resufle kabinet yang lalu lebih menyorot ke isu ekonomi. Tapi, saya agak menyayangkan ketika posisi menteri yang membidangi polhukam, diserahkan kepada seseorang yang memiliki hubungan dengan partai politik. Tidak hanya menteri, tapi juga lembaga lain yang sekelas dengan menteri, misalkan kejaksaan. Karena hukum ini seperti pisau bermata dua, disatu sisi bisa mengungkap keadilan, tapi disisi lain bisa menjadi ‘alat politik’ yang kejam.
Kita tentu tidak ingin kembali ke masa lalu, ketika hukum bisa dengan gampang digunakan untuk meringkus mereka-mereka yang secara politik berseberangan dengan rezim. Karena harus diakui, di era serba terbuka seperti ini, kegaduhan politik dan kelimbungan hukum bisa mempengaruhi banyak hal, termasuk ekonomi.
Diluar dari itu semua, kita menyadari betul jika era Jokowi-JK ini penuh dengan tantangan, baik internal maupun eksternal. Pertaruhan antara idealisme ‘koalisi tanpa syarat’, trisakti, nawacita, dsj dan kenyataan politik yang kadang saling bertolak belakang. Benturan antara optimisme dan realitas yang kadang sangat dilematis. Baik sosok Presiden maupun Wapres adalah orang yang tidak lagi memiliki kekuasaan penuh di Partai.
Berbagai problematika yang ada sebagian adalah pekerjaan rumah jangka panjang yang musti diatasi, misalkan soal penegakan hukum, itu menjadi amanah reformasi yang terus didengungkan hingga kini. Ada banyak suara sumbang yang mencoba mendramatisir suasana, yang bertumpukan dengan kepetingan politik sektoral yang kadang kala membuat keadaan seolah begitu genting.
Padahal, betapapun negatifnya apa kata media tentang kondisi negara kita saat ini, kita harus tetap bersyukur dengan keadaan yang ada. Stabilitas sosial kita lebih baik daripada beberapa negara timur tengah yang terus dilanda conflict of interest. Di Malaysia pun, rivalitas politik sudah dalam taraf yang cukup mengkhawatirkan. Kemaren, dan dalam beberapa kesempatan, kita masih melihat Pak Jokowi dan Pak Prabowo, yang bertempur di Pilpres, nampak bersahabat dan seolah tak ada rivalitas. Itu adalah modal sosio-politik yang sangat luar biasa.
Perihal fluktuasi ekonomi, akses pekerjaan, nilai tukar rupiah, pembangunan infrastruktur dan lain-lain, biarlah berjalan sesuai dengan rancangan pembangunan yang telah dibuat. Sebagai warga, kita tentu boleh bersuara, mengkritik dan memberi saran, namun jangan sampai mencampur adukkan “emosi” dengan membumbuhi kata-kata yang bisa melecut pertikaian.
Kita harus bersama menjaga ekspektasi publik terhadap kepemimpinan sekarang ini selama lima tahun kedepan. Pertanyaan kecewa atau tidak kecewa itu adalah sesuatu yang semestinya tak muncul karena kita tidak sedang memilih baju di butik, kita tengah memilih pemimpin yang harus menyelesaikan kompleksitas permasalahan dan itu tidak mungkin bisa terselesaikan dalam waktu setahun atau mungkin lima tahun kedepan. Butuh penyadaran bersama dan kontribusi dari mulai hal-hal kecil yang bisa kita perbuat.
Saya tidak pernah menyesal dengan pilihan saya, karena andaipun bukan Jokowi-JK yang memimpin bangsa ini, kita juga tidak tahu akan lebih baik atau malah lebih buruk. Masing-masing dari kita hanya menduga, dan itu jelas hanya akan menghabiskan waktu karena tidak mungkin terjadi. Menyalahkan memang mudah, tapi mengkritik itu tetap perlu. Karena mendukung beda dengan mengkultuskan, dan mengkritik bukan berarti benci.
Terima kasih sudah membaca. (*)
Blitar, 22 Agustus 2015
*A Fahrizal Aziz
Subscribe to:
Posts (Atom)