Monday, September 24, 2018
Apakah baik mendeklarasikan diri untuk golput? Tentu tidak. Bagi penyelenggara dan peserta pemilu, mereka butuh suara. Sementara kita punya hak untuk memilih. Kenapa tidak digunakan?
Pilbup 2 tahun silam, di daerah saya, yang maju hanya sepasang. Lawannya kertas kosong. Kita diberi hak untuk memilih pasangan tersebut, atau kertas kosong.
Terdengar konyol. Makanya saya tidak pergi ke TPS. Sudah pasti pasangan itu menang, memang siapa yang mau mengawal kertas kosong?
Beda halnya jika yang tidak datang ke TPS, dianggap tidak memilih pasangan tersebut.
Jangankan surat suara yang tidak kita ambil, yang sudah kita ambil, kita coblos saja, kemungkinan masih hilang.
Banyak kasus seperti, suara calon A hilang di beberapa TPS, dan tidak bisa diusut, karena tidak punya saksi. Lha, kalau tidak punya saksi bagaimana tahu dapat suara?
Akhirnya ketahuan juga, dia membayar sekian orang dan diprediksi mendapat suara sekian, hanya saja kehabisan modal untuk bayar saksi. Suara pun lenyap.
Karena itu pada sebuah kesempatan, saya bertanya pada salah satu komisioner KPU Kota. Apa pihak penyelenggara sendiri tidak bisa mengawal, sehingga calon tidak perlu keluar modal untuk bayar saksi?
Anda bayangkan, bayar saksi itu tidak murah. Memang nominalnya kecil, tetapi dikalikan berapa ratus atau ribu TPS, tentu memberatkan kantong.
Lalu apa sih dampak dari satu suara yang kita miliki, dibanding jutaan yang lain? Kalau hanya saya sendiri yang golput, tak berdampak sama sekali. Ibarat sebutir pasir di bak mandi.
Namun jika ini dibagikan 1.000 orang dan dibaca 10x lipatnya, mungkin akan cukup berdampak. Hehe
Jadi ada dua pilihan Golput. Pertama, datang ke TPS lalu coblos saja semuanya, lalu celupkan jari kelingking ke tinta biru, agar seolah-olah tidak golput.
Kedua, tidak usah datang. Cukup di rumah, menonton televisi, dan menyimak para pengamat menafsir realitas, dari angka-angka yang terus berjalan.
Tetapi cara yang kedua ini beresiko. Itu berarti surat suara yang menjadi hak kita, akan tetap terlipat rapi. Iya kalau misalkan tetap terlipat rapi, kalau akhirnya dibuka orang jahat dan dicoblos semaunya. Bisa bahaya.
Jadi, kalau ingin golput, lebih baik gunakan cara pertama. Datang ke TPS, coblosi semua, biar tidak disalahgunakan orang jahat.
Namun perlu diingat, buat apa capek-capek ke TPS, antri, korban waktu, dibuat ribet dengan beberapa surat suara yang banyak tulisan dan foto-foto, tetapi justru tidak menyalurkan hak suara dengan baik?
Disinilah kita sadar, bahwa kita terikat dalam sistem dan kemungkinan-kemungkinan yang serba salah. Golput pun salah, mau memilih pun calon yang ada tidak begitu meyakinkan.
Mau apatis sama sekali pun juga keliru. Mereka kelak yang akan membuat dan menjalankan kebijakan yang mengikat kehidupan publik, yang kita ada di dalamnya.
Mau ikut serta mengajak agar menyalurkan hak memilih dengan bijak, rasanya membosankan. Sudah banyak yang melakukan itu, dan memang itulah ajakan terbaik, dari ajakan-ajakan lain yang serba salah tadi.
Makin salah lagi jika mengajak golput. Serba repot.
Jadi kita memang harus memulai untuk lebih peduli lagi, mempelajari rekam jejak dari orang-orang yang akan kita pilih.
Apakah itu Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, Caleg DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, hingga lurah dan kepala desa.
Mungkin dari situ akan ada dua atau tiga calon yang menarik perhatian kita, sehingga kita tergerak untuk memilih, bahkan ikut berkampanye.
Dan berdoa, semoga jika jadi kelak, tidak hilang. Maksudnya, setelah jadi anggota DPR, kena PAW karena yang bersangkutan pindah dapil atau tergiur jabatan lain.
Atau, yang baru terpilih jadi Bupati/Walikota, baru setahun atau dua tahun mejabat sudah tergiur maju menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur.
Baru terpilih jadi Gubernur atau Wakil Gubernur, baru beberapa bulan sudah sibuk untuk maju Pilpres. Bagaimana tidak mengecewakan?
Namun jika hal itu terjadi, kembalikanlah semua pada Tuhan. Mau bagaimana lagi? Hanya ini yang bisa dilakukan rakyat jelata. Selamat menggunakan hak-hak politik. []
Blitar, 24 September 2018
Ahmad Fahrizal Aziz
www.fahryzal.com
Sunday, September 23, 2018
Sebaiknya Bu Khofifah memang tidak perlu ikut dalam tim sukses salah satu kandidat, termasuk tim Jokowi-Ma'ruf. Sekalipun beliau pernah duduk sebagai Menteri Sosial di kabinet kerja.
Bu Khofifah pun tak punya tanggung jawab moral, alasannya, duet Jokowi-Ma'ruf kali ini adalah format PDIP-PKB. Kedua parpol tersebut tidak mengusung Bu Khofifah pada Pilgub Jatim 2018 lalu.
Memang ada Golkar dan Nasdem, namun figur yang dimunculkan bukan representasi kedua parpol tersebut. Apalagi juga ada PAN dan Demokrat yang dulu mengusung Bu Khofifah, yang kini berada di kubu seberang.
Apalagi dengan Prabowo-Sandi yang notabene duet tunggal Gerindra?
Lebih baik Bu Khofifah dan Mas Emil fokus mengurus Jatim, sebagai Gubernur dan Wakil gubernur pilihan Jawa Timur.
Terlalu banyak kepala daerah yang turut serta menjadi tim sukses. Apakah Gubernur Jatim harus ikut serta? Rasanya tidak perlu.
Blitar, 23 September 2018
Ahmad Fahrizal Aziz
Penikmat Kopi
Wednesday, September 19, 2018
Betapa panasnya pilpres 2014 silam, dan potensi itu mungkin terjadi pada 2019, dengan tensi yang lebih tinggi, dengan emosi yang lebih meletup-letup.
Akan bermunculan postingan-postingan super ajaib yang mengoyak emosi, demi meramaikan, sekaligus memperkeruh perdebatan.
Pihak yang bertanding pun sama, meski beda formasi. Pihak Jokowi akan mempertahankan posisi, dan pihak Prabowo tak ingin kalah lagi, untuk kesekian kali.
Menang. Menang. Menang. Sebab tidak mudah menjadi pihak yang kalah.
Akan tetapi yang lebih heboh justru pendukungnya, lebih frontal, agitatif, emosional, fanatik, dan semacamnya.
Mudah marah, terlibat saling ejek, debat kusir, mudah tersinggung, dan hidup rasanya tidak tenang, tiap kali ada postingan baik tentang lawan, atau postingan yang menyudutkan jagoan.
Dalam beberapa survey, "pemilih diam" terus meningkat. Mungkin bosan. Seperti saya, andai ditanya. Jokowi atau Prabowo? Saya akan menjawab : pokok milih, nanti di bilik suara.
Tidak lagi mau blak-blakan seperti 2014 silam, meski orang tetap bisa menebak.
Mungkin "pemilih diam" akan terus bertambah. Sebab debat sengit belum tentu ada gunanya, menguras emosi. Jangankan dukung mendukung, ikut komentar pun rasanya sudah jengah.
Karena masalah hidup tidak akan selesai hanya karena komentar pilpres. Lebih baik mengurus yang lain, apalagi calonnya hanya dua, tidak perlu banyak pertimbangan.
Mari jadi pemilih diam. Diam mengawasi dan mengamati, lalu memilih pada saatnya nanti. Tidak perlu capek-capek berdebat, atau ikut-ikutan sebar hoax.
Kita ingin hidup yang tenang dan damai. []
Blitar, 19 September 2018
Ahmad Fahrizal Aziz
Wednesday, September 5, 2018
Benarkah gerakan 2019 ganti Presiden resmi dilarang? Tentu ini menarik disikapi, sebab ada hal-hal tersembunyi di dalamnya, ada banyak tafsir dan rawan ditumpangi.
Apakah gerakan ganti Presiden itu berarti mengganti Jokowi? Bisa iya bisa tidak. Iya karena sekarang Presidennya Jokowi, kenapa tidak langsung saja buat gerakan 2019 ganti Jokowi?
Bisa tidak karena Presiden yang dimaksud bisa diartikan sebagai pemimpin tertinggi sebuah negara. Artinya ganti Presiden bisa ditafsir mengganti model kepala negara, sebagaimana tafsir Gus Muwafiq, Presiden nantinya bisa diganti dengan Khalifah atau Perdana Menteri.
Jika itu terjadi, maka parlemen akan ramai, jika misal eksekutif akhirnya dikuasai oleh penggerak ganti presiden yang dalam tafsir kedua itu tadi.
Apakah gerakan ganti Presiden itu kemudian juga dalam rangka memenangkan Prabowo? Bisa iya bisa tidak. Iya karena jelas hanya dua pasang yang bertanding dalam Pilpres 2019. Artinya tidak ada orang selain Prabowo yang berkesempatan mengganti Jokowi dalam kontes politik elektoral.
Bisa tidak karena meski sudah jelas ada nama calon pengganti, namun yang digaungkan tetap ganti Presiden. Maka tafsir kedua tadi makin kuat, makin menemukan legitimasinya.
Ada yang menyebut tafsir kedua itu berlebihan, namun sebagai sebuah persepsi itu wajar saja, sebab jika benar terjadi, dampaknya bisa mengerikan.
Peristiwa sejarah bisa terulang, Pemerintah dan DPR akan sibuk berdebat soal sistem. Tidak ada waktu untuk kerja, sebagaimana pada awal-awal kemerdekaan, sampai Soekarno harus mengeluarkan dekrit Presiden 1959.
Artinya, sebagai sebuah gerakan politik, 2019 ganti Presiden lebih baik dilarang, dan pemerintah punya hak untuk itu.
Sebab Pilpres 2019 sudah jelas terlihat, siapa yang berkompetisi. Tidak perlu lagi memainkan isu abu-abu. Sudah terang benderang. Apakah Jokowi lagi, atau ganti Prabowo yang akan jadi Presiden.
Karenanya, untuk meminimalisir kemungkinan tafsir kedua, pelarangan tersebut bisa sebagai upaya preventif. []
Blitar, 5 September 2018
Ahmad Fahrizal Aziz
Tuesday, September 4, 2018
Jihad politik adalah bahasa tersendiri, untuk menamai atau lebih tepatnya menetralisir pendangan publik yang kerap menyebut politik sebagai wilayah kotor.
Padahal yang kotor adalah caranya, lebih tepatnya cara memperoleh jabatan, kekuasaan, atau jaringan tertentu.
Kenapa kotor? Sebab follow the money. Mengikuti jumlah uang yang disediakan untuk mendapat suara, itulah yang pernah dikhawatirkan Bung Karno dahulu, ketika politik jadi "pasar bebas".
Akhirnya, yang berkuasa adalah "dana". Sekarang bayangkan, dalam politik elektoral saat ini, yang "satu orang satu suara", sulit kiranya jika tidak mengeluarkan dana untuk sekedar mengamankan suara, mengongkosi saksi.
Itu belum biaya promosi, memperkenalkan diri ke hadapan publik atau calon konstituennya. Belum lagi misal, menyewa jasa/konsultan politik, untuk memoles brand dirinya.
Juga biaya-biaya lain yang tak terduga jumlahnya. Termasuk yang kemungkinan menggunakan siasat "menjatuhkan lawan" agar pesaing elektoralnya kian melemah.
Nyatanya, di lapangan memang terjadi perang yang sedemikian keras. Senjata utamanya hanya dua : akal dan uang.
Karenanya jihad politik jadi bahasa tersendiri, untuk mengkritisi sekaligus melawan keadaan saat ini. Apakah mungkin?
Tentu akan sangat berat. Apalagi jika hanya berbekal semangat. Sementara yang lain, yang juga kerja jatuh bangun, ada bantuan materinya.
Sementara yang membahasakan jihad, tanpa bantuan materil, bahkan harus urun rembuk materi. Berbekal semangat, niat baik, dan keikhlasan. Ya mungkin begitulah yang disebut jihad.
Namanya Jihad tentu pasti ada yang dikorbankan. Pada zaman perang fisik, jihad mengorbankan nyawa, bahkan ada yang kehilangan sebagian anggota tubuhnya seperti tangan dan kaki, yang akhirnya hidup cacat.
Jihad politik tidak harus berkorban nyawa, mungkin juga tidak harus berkorban banyak materi. Paling hanya berkorban waktu, tenaga, dan keahlian.
Rela memilih meski tidak dapat angpau, rela mengawal suara meski tidak ada akomodasi, rela berpromosi meski tidak mendapat fee. Rela menyumbangkan keahlian yang dimiliki.
Kuncinya hanya rasa percaya. Percaya pada figur yang didukung, percaya bahwa figur tersebut akan menjalankan tugasnya dengan baik jika memangku jabatan tersebut.
Selebihnya, ikhlas! Setidaknya sudah ikut berjihad menciptakan suasana politik yang lebih baik.
Namun apakah hal semacam itu masih ada? Apalagi di tengah kondisi yang serba pragmatis begini, di tengah naiknya harga kebutuhan pokok dan naiknya gengsi dalam pergaulan.
Masihkah ada pejuang-pejuang yang rela ber-jihad politik sebagaimana di atas?
Semoga masih ada. Sebab perubahan selalu diawali dari bahasa, dan jihad politik adalah sebuah bahasa yang menyimpan harapan cerah.
Blitar, 3 September 2018
Ahmad Fahrizal Aziz
Saturday, September 1, 2018
Gerakan 2019 ganti presiden bisa dilihat dari dua momentum. Pertama, sebelum diketahui pasangan yang akan bertarung dalam Pilpres 2019. Kedua, setelah ada pendaftaran dan diketahui siapa calon penggantinya.
Pada momentum pertama, gerakan 2019 ganti presiden nampak menarik, seksi, penuh teka teki, serta membuka harapan publik.
Siapa tahu nanti penggantinya, misal TGB, Ahmad Heryawan, Soekarwo, Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, Gatot Nurmantyo, dll.
Dalam teka teki, harapan itu muncul. Maka banyak orang mendukung, dalam kontestasinya masing-masing, dalam kemampuan masing-masing menggerakkan isu, merujuk pada nama-nama di atas.
Namun setelah diketahui siapa calon penggantinya, yaitu Prabowo Subianto, maka gerakan ini tidak lagi penuh teka teki, sebab sudah terkunci pada satu nama.
Maka siapapun yang ikut dalam gerakan 2019 ganti presiden, maka sudah diketahui siapa calon penggantinya, yaitu Prabowo. Ada yang tetap mendukung, dan ada yang mundur teratur.
Salah satu gejalanya, merujuk pada survei terbaru LSI Denny JA agustus 2018, ada sekitar 18% yang belum menentukan sikap. 18% itu angka yang besar.
Sekarang gerakan ganti presiden masih terus berjalan, deklarasi dimana-mana, dan ditolak, dan mereka merasa dipersekusi. Mungkin tidak keliru, sebab kalau langsung menyebut nama, misalkan nama Prabowo Subianto, maka bisa dianggap mencuri start kampanye.
Tetapi siapapun sudah tahu sekarang, siapa calon penggantinya. Tidak bisa lagi disangkal. Imajinasi publik tidak seperti pada momentum pertama, ketika masih penuh teka teki.
Sosok Prabowo mungkin elektable, tetapi sudah tidak baru lagi. Sebab tidak akan bisa dijadikan perbandingan. Sudah terlalu sering, isu dan statemen yang digaungkan tetap sama.
Pendukung Prabowo akan semakin menguat, dan apalagi pendukung Jokowi? hanya suara mengambang makin penuh pertimbangan. 40% suara kaum millenial akan benar-benar diperebutkan.
Sekarang, masihkah gerakan 2019 ganti presiden ini efektif menggerus suara Jokowi, sementara calon penggantinya sudah diketahui?
Blitar, 1 September 2018
Ahmad Fahrizal Aziz
Friday, August 17, 2018
Oleh : Ahmad Fahrizal Aziz
Sandiaga Uno punya aura positif, sekalipun warga Jakarta sebagian mungkin kecewa, sebab belum ada setahun mejabat sudah ditarik jadi Cawapres mendampingi Prabowo.
Ia meninggalkan Anies Baswedan sendiri, dengan "beban" OKOC-nya, yang sepertinya adalah ide Sandiaga Uno.
Memang akan ada penggantinya, tetapi belum tentu sekompak Anies-Sandi, yang berjuang cukup sengit dalam kontestasi Pilgub DKI yang lalu.
Belum ada setahun mejabat sudah pergi, bahkan mengundurkan diri. Orang respect, tetapi juga berceletuk : kok gitu?
Jokowi dulu hanya cuti, setelah dua tahun mejabat. Saat itu, banyak yang menyebut dia tidak amanah. Apalagi setelah menang pilpres.
Tudingan serupa sepertinya tidak ditujukan untuk Sandiaga Uno, yang bahkan baru berjalan 10 bulan saja, dan bahkan mengundurkan diri, bukan cuti.
Berarti, kalau misal nanti kalah dalam Pilpres, Sandi tak akan kembali sebagai Wagub DKI Jakarta. Sudah diganti dengan yang lain.
Jangankan tudingan tidak amanah, justru Sandi dapat gelar santri Post-Islamisme. Luar biasa, cara memainkan stigma.
Tetapi Sandiaga Uno memang punya aura positif. Sebelumnya, saat menjadi pengusaha. Muda dan kaya raya. Sebab usianya masih dibawah 50 tahun. Kekayaannya mencapai 5 Triliun. Luar biasa. Super kaya.
Sebagai pengusaha, relasi bisnisnya tentu banyak, menggurita, dari semua sektor. Tambah kuat ketika ia mendapat jabatan struktural, apalagi kekuatan politik.
Sebab, saya agak skeptis dengan istilah "saatnya mengabdi". Sebab apa iya dengan jaringan bisnis sebegitu besarnya, tidak memerlukan maintanance, atau payung politik.
Tetapi sosoknya memang moncer. Rendah hati. Tampan dan rajin olahraga. Media darling lah. Sampai banyak yang salah fokus.
Saat semestinya orang bertanya kinerjanya sebagai pejabat publik, media justru lebih tertarik mengangkat hobi jongging, basket, atau renangnya.
Dalam konteksnya sebagai personal, juga sebagai pengusaha, Sandiaga Uno tidak diragukan lagi. Auranya positif dan menginspirasi banyak orang.
Hanya dalam konteks birokrasi, perlu pembuktian. Perlu untuk kita mendengar lebih jauh gagasan dan programnya.
Isu pemimpin tidak amanah, atau tagline "kerja tuntas" yang pernah digaungkan mungkin bisa jadi serangan balik untuknya. Namun Sandiaga akan lebih santai, sebab Jokowi dulu juga begitu. Impas, bukan?
Blitar, 17 Agustus 2018
Oleh : Ahmad Fahrizal Aziz
Salah satu yang menjadi pertanyaan, atau lebih tepatnya kekhawatiran soal Cawapres Jokowi kali ini adalah, apa tidak terlalu sepuh?
KH. Ma'ruf Amin sudah berusia 75 tahun. Memang tidak lebih sepuh dari Jusuf Kalla, yang kini 76 tahun. Menurut info yang berkembang, andai aturan membolehkan, maka duet Jokowi-JK akan diteruskan. Namun tidak bisa karena JK sudah dua kali menjadi Wapres.
Sekalipun hanya Wakil Presiden, tentu beban kerjanya tidak mudah, sebab Presiden pasti akan membagi tugas dengan wapres. Itulah kenapa Wapres juga punya staf khusus.
Nama KH. Ma'ruf Amin memang mengejutkan, apalagi mengingat posisinya kini sebagai Ketua MUI dan Rois Suriah atau Rois Am PBNU.
Dalam jabatannya sebagai Rois Am, Kyai Ma'ruf lebih sebagai dewan penasehat atau pertimbangan, sebab di NU sendiri ada struktur pelaksana yang disebut Tanfidziyah, yang mana ketua umumnya adalah KH. Said Agil Siroj.
Kenapa misal, PBNU tidak mengajukan pengurus Tanfidziyah saja? Sebab Kyai Ma'ruf Amin kini sudah tepat sebagai Wantimpres, yang memberikan pertimbangan-pertimbangan, dibanding harus "turun gunung" mengurusi yang serba teknis.
Namun ya begitulah politik, ada komunikasi dan kompromi yang tidak mudah, yang kadang kurang memuaskan.
Sebenarnya juga bukan faktor sepuh atau tidak, sebab setiap pasangan calon akan menjalani tes kesehatan. Hasil tes itu akan memberikan jawaban, apakah pasangan calon yang bersangkutan memenuhi standart atau tidak.
Track record lebih penting dalam menilai. Pilpres 2014 silam, andai tidak berpasangan dengan Jusuf Kalla, belum tentu Jokowi menang.
Faktor JK sangat penting, sebab dilihat dari pengalamannya di birokrasi dan politik, juga dari elektabilitas. JK berada diurutan 3 atau 4, setelah Jokowi, Prabowo dan bersaing ketat dengan Megawati. (Lihat survei 2014).
Sementara Prabowo memilih Cawapres yang elektabilitasnya sangat rendah, bahkan tidak masuk 10 besar. Hal ini penting dicatat.
Saya berharap Jokowi masih lanjut periode berikutnya, demi menuntaskan pembangunan. Tetapi sepertinya angin politik sedang tidak bersahabat.
Apa karena trend di Malaysia juga mewabah ke Indonesia? Betapapun sepuhnya KH. Ma'ruf Amin kini, jelas masih lebih sepuh Tun Mahatir Muhammad yang berusia 93 tahun, dan masih nampak sehat nan bugar. []
Blitar, 14 Agustus 2018
Sunday, August 12, 2018
Oleh : Ahmad Fahrizal Aziz
Isu agama itu memang mengganggu, setidaknya secara politik. Menguras emosi dan energi. Padahal tidak begitu substansial.
Yang penting itu isu ekonomi, dan hukum yang tidak adil. Dua isu ini tak lebih mengganggu dari isu agama, namun sangat substansial. Jika tidak ditanggapi, dampaknya bisa bermacam, sebab berkaitan dengan hidup mati masyarakat.
Isu agama? Andai kalah dalam isu ini, biasanya kalah dalam kontestasi politik. Penting juga, soal hasrat dan kekuasaan.
Apakah Jokowi tergoda isu agama?
Pilpres 2014 silam, rasanya Jokowi masih santai-santai saja, bahkan foto dalam kertas suaranya tidak menggunakan peci. Hanya mengenakan baju kotak-kotak.
Padahal isu agama menyerang dari berbagai sisi. Mulai dari agama orang tuanya, gelar "H" yang bukan Haji melainkan Handoko, munculnya tabloid obor rakyat, dan masih banyak lagi.
Ya, meskipun berpasangan dengan Jusuf Kalla, yang adalah ketua Dewan Masjid Indonesia. Tetapi pertimbangannya lebih karena elektabilitas. Elektabilitas Pak JK antara nomor 3 dan 4.
Isu agama yang menerpa berguguran satu per satu. Jokowi bisa shalat, bahkan berani menjadi Imam shalat, termasuk shalat magrib, yang mana bacaannya dikeraskan. Bisa. Berarti ia seorang muslim. Terlepas apakah makhroj atau nadanya kurang tepat.
Soal tuduhan gelar H, akhirnya terbukti bahwa itu gelar Haji. Naik haji pada tahun 2003. Dan sederet tuduhan lain, yang akhirnya rontok.
Lalu ada apa dengan pilpres 2019? Apa isu agama menjadi masalah genting?
Sepertinya Jokowi masih santai saja, yang ketar ketir mungkin tokoh-tokoh partai di balik pengusungnya.
Jokowi mungkin memilih Mahfud MD, yang berlatar hukum. Atau memilih tokoh lain yang punya background ekonomi. Itu lebih penting, untuk kerja, kerja, kerja.
Bukan politik, politik, politik, la nanti siapa yang kerja?
Blitar, 11 Agustus 2018
Sunday, June 24, 2018
By Ahmad Fahrizal Aziz
Pilkada serentak 2018 sudah masuk hari tenang. Tidak boleh ada kampanye. Harus tenang, netral, santai. Tetapi pasti banyak yang merasa gelisah, gara-gara lembaga survei. Ada juga yang bahagia dan berbunga-bunga.
Dua lembaga survei merilis temuannya, untuk Pilkada serentak. Khususnya Jabar, Jateng, dan Jatim. SMRC merilis temuan untuk tiga daerah sekaligus. Sementara Poltracking, lembaga survei yang dipimpin Hanta Yuda tersebut, hanya merilis dua daerah. Jateng tidak disurvei, mungkin karena bisa diprediksi dengan mudahnya.
Beda halnya dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Bersaing ketat. Bahkan besar kemungkinan akan ada putaran kedua Pilgub Jabar.
Apakah hasil survei selalu tepat? Tidak juga. Hasil survei menunjukkan hasil ketika survei itu dilakukan. Dalam sisa-sisa hari jelang pemungutan suara, masih mungkin ada perubahan Masih mungkin ada kejutan. Bahkan di hari tenang.
Lembaga survei pun hanya membantu, tetapi toh banyak juga partai politik yang tidak melihat hasil survei, yang berbasis data ilmiah tersebut. Dengan misalkan, mengajukan calon yang elektabilitasnya rendah.
Calon dengan elektabilitas rendah, besar kemungkinan akan kalah. Sebab akhir-akhir ini, hasil perolehan suara partai ternyata tidak selalu sesuai dengan hasil pilkada yang didukung partai tersebut.
Lembaga survei membantu memberikan analisa, dengan data-data ilmiah. Makanya bermunculan lembaga survei, namun hanya beberapa yang bertahan, karena lebih teruji.
Calon-calon dan pengusungnya, tentu harap-harap cemas, ketika hasil survei dengan kompetitor terpaut 10%. Apalagi ketika survei dirilis 3 hari jelang pemungutan suara. Sudah kehabisan waktu, sebab masuk hari tenang.
Hasil survei juga menunjukkan, betapa elektabilitas tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Perlu ada rekam jejak, popularitas, dan penerimaan publik.
Publik harus kenal dulu, setelah kenal pun masih dicari kiprah dan rekam jejaknya, atau minimal gagasan-gagasannya. Tidak ujug-ujug punya elektabilitas tinggi. Kecuali jika itu lembaga survei milik sendiri, yang didanai sendiri.
Itulah uniknya pemilu di Indonesia. Tidak seperti di Malaysia, yang hanya sekali pungutan. Partai atau koalisi partai pemenang diberi wewenang untuk menentukan pemimpin eksekutif/menteri besar, atau bahkan perdana menteri.
Partai di Indonesia, yang sekalipun memiliki kursi mayoritas di legislatif tidak bisa serta merta memimpin eksekutif. Harus ada pemilihan lagi, khusus pemimpin eksekutif. Sehingga tidak bisa jumawa.
Hasil Pilgub di Jabar, Jateng, dan Jatim akan jadi berometer penting untuk Pemilu 2019, khususnya Pilpres.
Temuan survei pasti menggelisahkan sebagian pihak, juga membahagiakan pihak lain. Menariknya, justru yang paling gelisah adalah partai yang punya figur kuat sebagai capres 2019 nanti. []
Blitar, 24 Juni 2018
Saturday, June 23, 2018
By Ahmad Fahrizal Aziz
Nuansa Pilgub Jatim 2018 ini terasa beda dengan di Jabar dan Jateng. Terasa tenang, adem ayem, dan nyaris tanpa gejolak dan dinamika. Kurang menggairahkan.
Beda dengan di Jawa Tengah, apalagi Jawa Barat. Di Jawa Barat ada semacam "panggung khusus" antara Ridwan Kamil dan Dedi Mizwar. Seringkali, keduanya terlibat head to head. Seolah, Pilgub Jabar adalah panggung yang diperuntukkan keduanya.
Dedy Mizwar sering menyebut Ridwan Kamil kurang ilmu, kurang data, dan juga menyerang kebijakan-kebijakan Ridwan Kamil selama menjadi Walikota Bandung.
Namun Ridwan Kamil tak mau kalah, ada saja caranya, yang kadang membuat Dedy Mizwar kerepotan. Dalam survey, keduanya pun bersaing ketat. Besar kemungkinan terjadi putaran kedua, antara keduanya.
Sementara calon lain, seolah pemeran tambahan. Bahkan pasangan yang didukung Gerindra-PKS, yang menjadikan 2019 ganti Presiden sebagai kampanye, juga tidak begitu mendongkrak elektabilitas. Kurang laku. Begitupun dengan calon yang diusung PDIP.
Pilgub Jabar begitu dinamis. Figuritas lebih kuat, ketimbang kepartaian. Tidak begitu halnya di Jateng dan Jatim.
Di Jateng, kubu Pemerintah bertanding melawan kubu Oposisi. Terasa tensinya. Sudirman Said yang sukses jadi tim transisi Anies-Sandi, maju dalam perhelatan. Berharap nasib baik juga ia dapatkan. Meski Jateng terkenal dengan sebutan "kandang banteng".
Di Jatim, yang adem ayem ini, format koalisi kurang greget. Gerindra dan PKS, yang jadi lawan sengit PDIP, nampak tak punya taring. Sehingga lebih memilih merapat ke calon yang diusung PKB dan PDIP.
Meski tetap ada yang mengkubu-kan. Mungkin agar jadi seru dan menarik, namun tetap saja adem ayem. Katanya, Pilgub Jatim adalah perang antara kubu SBY dan Mega. Demokrat sangat kuat di Jatim, terutama dalam 10 tahun terakhir. Meski DPRD-nya didominasi PKB dan PDIP.
Atau karena antara Bu Khofifah dan Gus Ipul sama-sama sungkan untuk saling menyerang. Yang satu Nyai, yang satu Gus. Sama-sama tokoh teras depan NU. Sama-sama punya kedekatan dengan Gus Dur.
Debat sengit justru terjadi antara sang calon wakil, Emil Dardak dan Puti Guntur. Sayangnya tetap kurang greget. Sebagai pendatang baru, Puti tak banyak menyita perhatian publik. Sementara Emil Dardak nampak bergelora. Selain muda, tampan, dan beristri Artis Ibukota.
Tetapi hasil survey juga adem ayem. Keterpautan keduanya kurang dari 1%. Padahal margin eror bisa sampai 3%, suara mengambang juga bisa sampai 11%.
Survey teranyar dari SMRC, Khofifah-Emil unggul sekitar 8%. Tetapi suara mengambang masih sekitar 10%. Masih unpredictable.
Sangat sulit memperkirakan siapa yang akan menang dalam Pilgub Jatim 2018 ini. Suara NU pasti terbelah jadi dua. Suara nasionalis dan abangan juga pasti terbelah. Sebab ada Sukarwo di kubu Khofifah-Emil, yang notabene tokoh GMNI.
Gus Ipul masih mungkin mendapat suara dari KAHMI atau HMI, akan tetapi PAN mendukung Khofifah, suara warga Muhammadiyah juga pasti terbelah.
Anak-anak muda milenial? Kemungkinan besar ke Emil Dardak, meski ada kemungkinan ke Puti Guntur. Lalu kelompok mana yang akan menjadi penentu kemenangan?
Sulit ditebak. Kita hanya bisa menanti, sambil melihat keseruan apa yang terjadi. []
Blitar, 20 Juni 2018
Tuesday, June 19, 2018
Ahmad Fahrizal Aziz
Alhamdulilah bisa ikut merayakan lebaran 2018, atau 1439 H. Tanpa berita kemacetan yang berarti, meski tetap saja ada. Macet akan sulit dihindari, di tengah banyaknya pengguna kendaraan pribadi.
Juga tanpa berita kenaikan harga pangan yang ekstrem. Meski pada lebaran begini, konsumsi masyarakat naik. Pesta makan, juga rumah-rumah yang menyuguhkan kue-kue, yang bahan bakunya bermacam-macam, tepung dan gula terutama.
Akan tetapi nilai tukar rupiah terhadap dollar masih sulit beringsut dari angka yang mengkhawatirkan. Rasanya sulit untuk bergeser, apalagi ketika Donald Trump sedang menerapkan kebijakan konservatifnya, mirip ideologi partainya, yang dikenal dengan America first.
Uang yang ada, termasuk investasi didahulukan untuk kepentingan Amerika. Nampak pada kampanyenya dahulu, yang seolah anti imigran, juga anti muslim. Akan dibangun tembok di perbatasan, terutama dengan Mexico.
Belakangan cara kampanye Trump diikuti oleh kelompok tertentu di Indonesia, yang terus mendengungkan bahayanya pekerja asing, hutang negara, juga pribumi harus berdaulat.
Semua itu memang penting, dan harus diupayakan. Tetapi beda lagi jika dipolitisir demi dapat suara rakyat. Amerika adalah negara dengan hutang terbesar, namun lembaga penghutangnya, bisa mereka kendalikan. Itulah uniknya.
***
Sampai pertengahan Juni, dari berbagai lembaga survey kredibel, elektabilitas Jokowi masih diatas 50%. Menyusul Prabowo, dan calon-calon lain dibawah 10%. Sebenarnya ada banyak kandidat.
Perlu kerja lebih keras, bahkan kalau perlu dengan cara yang tak biasa, untuk menurunkan elektabilitas Jokowi. Perlu menggali lagi hal-hal yang sekiranya bisa menjatuhkan, entah apa, biarlah oposisi "bekerja".
Namun pemerintah, juga tidak tinggal diam. Melalui berbagai instrument kebijakan dan kuasanya, seperti bagi-bagi sertifikat tanah. Diam, tapi menghanyutkan.
Padahal waktu terus bergulir, bulan depan sampai maksimal Agustus, kandidat pilpres 2019 mungkin sudah harus diumumkan. Hanya Jokowi yang secara kalkulasi bisa maju. Mayoritas partai berkumpul mendukungnya.
Prabowo sepertinya masih bimbang. Apakah berduet dengan PAN lagi, atau PKS. Keduanya adalah pilihan sulit. Dari suara parlemen, PAN unggul. Tetapi dari kesetian, PKS paling bisa diharapkan.
PKS pun terus "bekerja" dengan tagar 2019 ganti presiden. Banyak yang ikut gerakan ini, tetapi mungkin tak banyak tahu kalau penggagasnya adalah kader PKS, Mardani Ali Sera. Mardani adalah satu dari sembilan capres/cawapres yang ditawarkan PKS.
Prabowo sepertinya sedang menunggu dan melihat, mana sosok-sosok yang bekerja paling keras, untuk kemudian dipilih sebagai cawapres. Jika melihat sejauh ini, Mardani adalah sosok yang paling sukses menggempur presiden. Sayangnya, Mardani tidak begitu menjual untuk dijadikan cawapres.
Trauma dengan pilpres 2014 silam, yang mana Prabowo bisa menang diatas kertas, apalagi mayoritas parpol mendukungnya. Hanya saja pasangannya, Hatta Rasjasa, elektabilitasnya sangat rendah. Andai kala itu yang jadi pasangannya adalah Mahfud MD, mungkin beda lagi.
Prabowo sudah bertarung sejak 2004. Sudah habis-habisan. Dana sudah banyak yang terkuras. Maka wajar jika penuh pertimbangan. Ia tentu tidak mau mengukir sejarah sebagai capres yang selalu gagal.
Karenanya sempat muncul nama-nama non parpol, seperti Gatot Nurmantyo dan TGB yang lagi moncer-moncernya. Mendengar itu, parpol koalisi, terutama PKS dan mungkin juga PAN, agak gusar.
Pak Amien Rais tiba-tiba menyatakan diri siap Nyapres lagi. Seperti petir di siang bolong, padahal PAN sedang gencar-gencarnya memprofilkan Dzulkifli Hasan.
Belum lagi ketika Habib Rizieq Shihab (HRS) juga menyatakan siap nyapres. Makin banyak alternatif, makin menunjukkan tidak solidnya koalisi Umat atau apalah namanya.
Nampak bahwa kekuasaan, secara alamiah sangat menggiurkan untuk diperebutkan.
Karenanya Jokowi nampak santai, sekalipun ia diserang dari berbagai arah. Serangan bertubi-tubi. Serangan untuk kebijakan-kebijakan yang diambil, sampai serangan personal.
Jokowi masih di atas angin, lawan politiknya sedang dirundung kebimbangan yang akut.
Tetapi sebentar dulu, beberapa tokoh kembali mengajukan judificial review UU Pemilu, yang mana syarat nyapres adalah 0%. Jika MK meloloskan, maka semua partai bisa mengajukan capres dan cawapresnya sendiri, akan terbuka peluang bagi banyak tokoh.
Ini juga bisa berdampak pada parpol yang mendukung Jokowi, yang mungkin juga akan sedikit goyah. Tergoda untuk mengusung sendiri, meski dengan peluang menang yang kecil.
Betapapun hebatnya tokoh, butuh beberapa bulan, atau beberapa tahun, untuk menaikkan elektabilitas. Inilah kenapa petahana selalu kuat, apalagi Jokowi yang selalu show up di media : blusukan, aktif di sosmed, terbuka pada wartawan, dan tentunya, memiliki banyak penghujat. []
Blitar, 17 Juni 2018
Wednesday, June 13, 2018
Oleh Ahmad Fahrizal Aziz
Akhir 2009, dalam sebuah percakapan, seseorang menceritakan pengalamannya berkunjung ke Blitar. Dia asal Pekalongan, dan tergerak untuk datang ke Blitar karena ada "Bung Karno" disana.
Katanya, Kota Blitar begitu sepi. Ia mampir ke alun-alun, sama sekali tak ada yang istimewa. Hanya serupa lapangan biasa, dan deretan penjual yang mengitarinya.
Kota-kota lain mungkin menawarkan lebih, apalagi kami yang kala itu sama-sama sedang kuliah di Malang. Blitar kalah segalanya : tata kota, pusat belanja, tempat nongkrong, hiburan, kampus, dan lain-lain.
Blitar hanya menang satu hal saja ; disini ada makam Bung Karno. Tokoh revolusi. Hanya lokasinya ratusan kilometer dari Ibukota Jakarta. Teman sekamar saya di asrama, yang asal Medan, baru tahu kalau Bung Karno dimakamkam di Blitar.
***
Awal 2010, dalam sebuah pidato perpisahannya sebagai Walikota, Djarot mendapat pertanyaan : Blitar ini kok tidak maju-maju pak? Anak-anak muda kalau belanja dan nonton film saja harus ke kota tetangga.
Djarot memang menolak pendirian mal. Sangat tegas menolak. Idealismenya kuat soal ini. Jawabnya : jangan sampai anak-anak Blitar terjangkiti virus hedonisme dan konsumerisme.
Terasa ketika saya aliyah, di malam minggu yang panjang, tak ada fikiran untuk sekedar nongkrong di cafe. Paling hanya warung kopi. Mungkin juga karena coffe culture belum populer seperti sekarang.
Baru setelah berpindah ke kota sebelah, terasa bedanya ; kerlap kerlip lampu kota, kerumunan orang di berbagai sudut, dan suasana malam yang hidup.
Saya baru menyadari jika Blitar memang sangat sepi. Kota pensiun kata orang-orang. Kota yang menghendaki ketenangan. Mula-mula memang menjenuhkan, terapi seperti jadi ciri khas tersendiri.
Setiap Jum'at malam di akhir bulan, ketika kereta api penataran menghantarkan saya pulang, terasa syahdu melihat perempatan kawi yang lengang.
***
Akhir 2011 dan seterusnya, sepertinya ada banyak perbedaan. Gedung Dipayana yang legendaris, yang di waktu saya kecil sering dijadikan tempat pertunjukan ludruk, ketoprak, dan teater, dipagari tinggi. Konon akan dibangun mal.
Cafe-cafe mulai menjamur. Minimarket juga tumbuh bersaing pada jarak yang berdekatan. Sekolah-sekolah mulai diseragamkan, dari tas sampai kaos olahraga. Hal-hal simbolik kembali dimunculkan, seperti busana djadoel.
Sekolah baru, dibangun begitu megah. Guru-guru terbaik dimutasi kesana. Dua kali saya masuk, mengamati dari dekat, dan terasa begitu diprioritaskannya.
Blitar bukan lagi kota pensiun. Sekarang cukup ramai. Ada taman dibangun di depan alun-alun. Taman di depan taman. Saling berhadapan.
Kawasan mastrip yang legendaris itu juga digusur, dipugar, dirapikan. Jalanan dibelah dua dan dilebarkan. Banyak kios dan ruko di sekitarnya. Saya mencari-cari gerobak penjual buku loak, yang sepertinya sudah tak ada.
Kota Blitar telah menjelma dalam wujud baru, yang lebih gemerlap. Ada banyak tempat nongkrong, pusat belanja, taman-taman, dan fasilitas lainnya.
Ada "kemajuan" yang dulu diimpikan. Sebagaimana kota-kota lain yang sedang tumbuh. Di areal wisata makam Bung Karno, ada beberapa titik pedestrian. Paving-paving untuk pejalan kaki.
Lebih indah, kata orang. Seperti khas-nya trotoar sepanjang jalan Braga atau Malioboro yang selalu terkenang dan sayang jika dilewatkan, untuk sekedar berfoto.
Kota ini memang tumbuh, dan terus tumbuh, meski tanpa lagi ingatan. Semua kota akan sama pada akhirnya. Jadi obyek proyek-proyek ambisius.
Sayangnya, seringkali proyek ambisius itu, menelan korban. Kalau hanya walikota yang diciduk KPK, itu biasa. Lebih dari itu, ada pergulatan sosial-budaya. Ada proses penggerusan, dan kita hanya bisa kembali merenung bersama buku-buku sejarah yang jarang lagi disentuh. []
Blitar, 13 Juni 2018
Di Penghujung Ramadan
Tuesday, April 10, 2018
Apa kira-kira 2019 nanti masih (mau) mendukung Jokowi?
Begitulah salah satu pertanyaan yang datang dari beberapa teman, yang pada pilpres 2014 silam sempat menjadi "partner debat", ada yang diantaranya netral, tapi ada juga yang super fanatik dengan Prabowo sebab partainya menjadi salah satu pendukung.
Saya tidak akan menjawab spesifik, sebab bukan bagian dari tim kampanye, atau sekedar relawan. Saya hanya "free citizen" yang sedang menjalankan hak berpendapat sekaligus hak politik untuk memilih.
Masalahnya, kenapa 2014 silam harus ikut-ikutan terlibat dalam "perang urat saraf" dukung mendukung capres? Tidak ada guna, nambah musuh, dan bikin hidup tidak tenang. Apakah sampai seperti itu?
2014 adalah kali kedua saya ikut nyoblos dalam pilpres. Pertama kali pada 2009, ketika usia memasuki 17 tahun. Lima tahun berikutnya, melalui tulisan-tulisan khusus bertema politik di Kompasiana, saya ikut berpendapat soal pemilu.
Sayangnya, tulisan yang banyak terbaca adalah part dukungan untuk Jokowi-JK, padahal ada beberapa tulisan sebelum itu, yang justru mengkritisi ketersediaan Jokowi untuk nyapres, sementara baru 2 tahun mejabat Gubernur DKI Jakarta.
Selain itupula, sebenarnya ada tokoh lain yang saya kagumi, dan berharap tokoh ini bisa diusung menjadi Capres atau cawapres. Ya, meskipun tokoh ini tidak jadi naik, namun style busana dan slogannya "dikopi" oleh Jokowi.
Busana hitam-putih, sepatu ketz dan slogan kerja, kerja, kerja sebelumnya adalah khas Dahlan Iskan. Dalam konvensi Capres Partai Demokrat, Dahlan Iskan mengungguli beberapa nama seperti Anies Baswedan, Gita Wirjawan, Dino Patti Jalal, dll. Sayang suara Partai Demokrat terjun payung sehingga tidak bisa mengusung capres.
Apalagi, karena elektabilitas Jokowi yang sangat tinggi, ketika ia memutuskan bersedia Nyapres, otomatis membenamkan nama-nama potensial lain, baik yang berpartai dan apalagi yang tidak, sampai hanya mengerucut pada dua pasangan saja. Pilpres pun menjadi panas.
Jokowi adalah "gejala" dalam politik, bukan penyebab politik itu sendiri. Sangat ajaib ketika sosok yang baru naik dan dikenal, bisa mengalahkan figur yang siap nyapres sejak 2004 seperti Prabowo, yang 10 tahun kemudian berada di top performance terutama dalam hal elektabilitas.
2019 barangkali akan sangat berbeda. Jokowi sebagai calon petahana, dengan "cengkeraman" yang lebih kuat di masyarakat. Meskipun dalam politik juga muncul teori resistensi. Jika calon A dibenci dan dihabisi pendukung calon B, maka pendukung calon A makin mengeras. Begitupun sebaliknya.
Hanya saja, sebagaimana yang dikatakan Rizal Ramli, debat politik kita makin norak. Kalau orang mengkritik pemerintah, maka akan langsung disebut pendukung Prabowo. Begitupun sebaliknya, jika mengkritik Prabowo berarti mendukung Jokowi.
Padahal kritisisme itu perlu terus digaungkan. Kita mengkritisi diktum revolusi mental yang hanya sekedar slogan, atau pencabutan subsidi besar-besaran. Kita juga mengkritik pidato penebar pesimisme, rasa benci dan diksi yang kurang etis diungkapkan apalagi oleh seorang elite parpol.
Dalam suasana politik yang "tanpa pilihan", masalahnya kita harus tetap memilih, sebagai warga negara yang baik. Jika capres tetap, maka bandulnya adalah cawapres.
Artinya bukan dukung mendukung secara membabi buta. Lebih pada hak dan preferensi, sebab dalam pemilu tidak ada yang netral. Tidak mungkin nyoblos keduanya, atau tidak nyoblos sama sekali. Harus salah satu. []
Blitar, 10 April 2018
Ahmad Fahrizal Aziz
Saturday, March 3, 2018
Kalau 2019 masih terlalu cepat?
Obrolan masuk soal politik, soal keaktifan di partai politik, juga aktivitasnya mengelola proyek pembangunan jalan, gedung, dan lain sebagainya. Saya ingat salah seorang senior di organisasi ini, juga pernah maju sebagai caleg dari partai yang Ketua Umum Pusatnya dulu Pak Wiranto. Sayang, jumlah suara yang ia dapatkan belum bisa mengantarkannya menjadi anggota dewan.
Siang itu kami sama-sama menghadiri sebuah diklat ekstrakurikuler. Kami pernah menjadi ketuanya, tentu pada era yang berbeda. Dia lebih senior, lebih powerful, terutama ketika berpidato atau ketika sesi drama terakhir diklat, ketika seolah-olah dibuat konflik dua arah. Meski drama tersebut pada diklat kali ini ditiadakan.
Sangat kontras dengan saya yang lebih soft, yang memang suka menulis. Beberapa kali kami bertemu di jalan, dan setiap kali ada moment seperti ini, dia selalu berkata habis meninjau proyek. Karenanya ia akrab dengan banyak orang, terutama pemilik toko bangunan. Seringkali juga, ia mencari orang yang ingin bekerja. Baru kali ini saya memahami istilah “kerja di proyek”.
“Mau nyaleg juga mas?” tanya saya setengah bercanda, namun juga setengah serius, karena saya tahu dia aktif di salah satu parpol, dan sempat bertanya tentang Ustad tertentu, yang dulu juga aktif di partai tersebut. Saya dekat dengan Ustad itu, terutama ketika mengelola Kerohanian Islam (Rohis) waktu masih Aliyah dulu.
Sekarang kalau jadi pengurus parpol tapi tidak nyaleg, apalagi? Minimal dapat posisi, atau mungkin ‘kecipratan’ projek. Jangan diartikan dua hal itu negatif. Sebab negatif positifnya tergantung yang menjalankan, dan mungkin juga bagian dari sumbangsih. Jika misalkan, ia menjadi aspirator masyarakat karena infrastruktur di daerahnya kurang menunjang, lalu proyek jalan dan dia bisa mempekerjakan usia-usia produktif yang sedang menanti pekerjaan.
Mungkin 2024, butuh persiapan, baik modal maupun pengalaman. Jelasnya, meski sebelumnya juga terselipkan perbincangan akan maju sebagai lurah terlebih dahulu. Terlepas dari setuju atau tidak, namun sepertinya senior ini punya fikiran jangka panjang yang baik soal “karir politiknya”. Tidak tiba-tiba nyaleg, lalu jual sawah dan rumah demi membiayai kampanyenya. Meskipun maju dalam kontestasi politik memang berbiaya mahal.
*
Beberapa waktu lalu, saya juga dapat kabar ada dua partai baru yang lolos verfikasi KPU, yang sedang membutuhkan bacaleg 2019. Bahkan secara terbuka membuka pendaftaran, dan diinformasikan ke media. Apa ini sejenis lowongan pekerjaan? Meski pada intinya Parpol hanya sebagai kendaraan, menuju kursi dewan.
Ada parpol yang dikelola oleh anak-anak muda, yang nekat berpolitik. Di daerah mereka juga membuka pendaftaran keanggotaan. Masalahnya, orang-orang yang pasti maju kembali sebagai Caleg, adalah mereka yang memiliki modal kapital cukup. Persaingan memang berat, tapi tidak ada yang mustahil, apalagi di era digital ini, pemilih pemula yang dengan mudah dijangkau melalui sosial media.
Andai saya punya cukup dana, mungkin juga akan tergoda. Tapi apa semudah itu menang? Nanti kalau kalah bisa bahaya. Politik tidak murah. Tapi mungkin 2024 nanti akan beda, jika hati terpanggil, dan rezeky dimudahkan. Aamiin.
Blitar, 2 Maret 2018
Ahmad Fahrizal Aziz
www.fahryzal.com
Thursday, February 8, 2018
Jika memang akan maju lagi sebagai Calon Presiden, kira-kira siapa yang akan dipilih Prabowo sebagai Wakilnya?
2014 silam akhirnya pilihan jatuh kepada Ketua Umum PAN, Hatta Radjasa, meskipun ada Parpol koalisi yang suaranya lebih besar, yaitu Golkar. Sayangnya waktu itu, Golkar agak terlambat bergabung. Sejak Reformasi, untuk pertama kalinya Golkar tidak mengusung Capres sendiri. Meskipun Capres yang diusungnya selalu kalah ; Wiranto (2004), Jusuf Kalla (2009), dan Prabowo (2014).
2019, Golkar sudah mantab mendukung Jokowi. Itu berarti, kemungkinan terdekat Koalisi Gerindra tak banyak berubah dengan 2014 silam. PAN, dan terutama PKS akan menjadi koalisi yang mungkin paling setia. Meskipun PAN sepertinya juga masih menimang-nimang, sama halnya dengan PKB di koalisi Jokowi.
Figur Dzulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN, dan sebagai Ketua MPR RI tentu sangat menguntungkan, apalagi belakangan banyak juga poster dan baliho yang tersebar, yang rasa-rasanya adalah salah satu strategi untuk memperkenalkan sosoknya. Meski tidak secara spesifik, apakah sebagai capres atau cawapres.
Sementara melihat loyalitasnya sebagai oposisi, PKS tentu memiliki kedekatan tersendiri dengan Gerindra, sekalipun suaranya dibawah PAN. Sosok-sosok seperti Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, atau Anies Matta mungkin juga patut dipertimbangkan. PKS pun disatu sisi memiliki nilai tawar tersendiri.
Sayangnya, nama-nama diatas jika dilihat dari sisi popularitas, merujuk dari berbagai survey, masih dibawah dari “jagoan baru” Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sementara posisi Demokrat masih bebas. Mau ke kanan atau ke kiri, masih terbuka kemungkinan.
Nama lain, non parpol, yang tingkat popularitasnya tinggi antara lain adalah Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Memang ada nama Anies Baswedan, namun rasanya mustahil akan maju Pilpres, sebab baru 100 hari lebih mejabat Gubernur DKI, dan perkiraan bulan Agustus ini nama pasangan Capres dan Cawapres 2019 sudah muncul.
Karena dilema itulah berangkali, Prabowo tak lekas menentukan apakah dirinya akan maju kembali sebagai Capres. Beberapa pengamat menganalisis jika kemungkinan Prabowo tidak maju lagi, dan akan menyokong sosok lain yang lebih muda. Akan tetapi, dari survey manapun, hanya Prabowo yang menjadi penantang sepadan Jokowi.
Namun barangkali juga ada rasa lelah yang mungkin menghinggapi, mengingat betapa panjang perjuangan Pak Prabowo, sejak 2004 ikut konvensi Capres Golkar namun kalah dari Wiranto, lalu 2009 maju sebagai Cawapres mendampingi Megawati dan kalah dari SBY. 2014 maju kembali sebagai Capres dan kalah dari Jokowi. Tentu selain waktu, sudah banyak juga dana yang dikeluarkan.
Tahun depan usia Pak Prabowo masuk angka 69. Posisinya sebagai tokoh sentral Partai kini setara dengan Megawati dan SBY, yang sudah memutuskan “pensiun” di panggung depan. Masalahnya hampir tidak ada nama sepadan yang bisa diajukan menyaingi Jokowi.
Akankah Pak Prabowo maju kembali sebagai Capres? Mungkin akan maju, namun siapa yang akan mewakilinya, tentu menjadi pertimbangan yang teramat penting, dan mungkin juga sangat dilematis.
Blitar, 8 Februari 2018
Ahmad Fahrizal Aziz
www.fahryzal.com
Thursday, January 18, 2018
Meski menuai pro kontra, namun statement Buya Syafii Maarif soal "virus jahat" di Pilkada DKI Jakarta sedikit demi sedikit terungkap. Pada ILC selasa (16/01) ada salah satu narasumber yang berkata agar apa yang terjadi di DKI Jakarta, di copy paste ke daerah lain.
Senada dengan itu, Dahnil Anzar Simanjuntak pun mengatakan jikalau konteks 212 sudah tidak ada, sehingga tidak perlu lagi ada alumni-alumnian, apalagi menggerakkannya ke daerah lain. (Pwmu.co)
Apakah kekalahan Ahok murni karena kompetitornya Anies Baswedan? Tentu tidak. Siapapun tahu bahwa galangan massa 411, 212 dll itu turut serta menggerus kepercayaan publik terhadapnya. Namun hal semacam itu tentu tidak mungkin diterapkan di daerah lain.
Di Jatim, kultur religiusnya sangat kuat. Isu-isu agama akan sulit dimainkan, sebab Bu Khofifah dan Gus Ipul memiliki latar belakang pesantren yang kuat. Apa mungkin Pilkada DKI Jakarta di copy paste ke Jatim dengan mengunggulkan nama La Nyalla?
Dalam suasana ini, saya pribadi justru menaruh rasa hormat kepada Pak Prabowo yang tidak bersedia menjalankan "amanat" Habib Rizieq tersebut.
Begitu pun dengan Jateng, ketika Ganjar Pranowo kemudian berpasangan dengan Gus Yasin, putra Kyai Kharismatik Maimoen Zoebair. Apa mungkin isu di DKI Jakarta akan di copas ke Jateng?
Apalagi di Jabar? Akan sulit kiranya membentur-benturkan dua hal tersebut. Marilah kita songsong Pilkada 2018 ini dengan suasana damai dan lebih sejuk. []
18 Januari 2018
Ahmad Fahrizal Aziz
Saturday, January 13, 2018
Akhirnya Pilgub Jatim 2018 hanya diikuti dua pasang saja. Yaitu Khofifah-Emil dan Saifullah-Puti. Sejak mendengar akan maju lagi pada Pilgub Jatim, kita mungkin sempat berfikir betapa ambisiusnya Khofifah, yang sudah dua kali kalah melawan Pakde Karwo. Apa ini akan menjadi kekalahan ketiganya?
Apalagi setelah Gus Ipul bersama A. Azwar Anas mendeklarasikan diri sebagai pasangan. Tentu kubu Khofifah dan kubu-kubu lain menjadi berfikir keras. Sebab dilihat dari aspek manapun akan sulit mengalahkan pasangan ini. Keduanya sama-sama tinggi elektabilitasnya, termasuk rekam jejaknya.
Karena itulah Gerindra tak juga menentukan calon, sampai-sampai melamar Yenny Wahid. Sekalipun ada beberapa calon alternatif yang bisa mereka usung seperti La Nyalla Mataliti. Bahkan PAN yang memiliki banyak kandidat, juga tidak lekas menentukan sikap dan akhirnya ikut mendukung duet Khofifah-Emil.
Tapi peta politik kemudian berubah ketika A. Azwar Anas mundur sebagai Bacawagub, sebab beredarnya foto syur. Mundurnya Azwar Anas membuat PKB dan PDIP tentu kelimpungan, sebab siapa lagi figur yang mampu menggantikan? Apalagi setelah Tri Rismaharini menyatakan menolak dicalonkan.
Sosok Emil Dardak yang dipilih Khofifah kemudian justru melejit. Kapasitasnya sebagai Ph.D lulusan Jepang terus diperbincangkan. Memang popularitasnya kala itu belum semoncer Azwar Anas, tapi lambat laun orang akan mulai melihat dan menilai. Selain berwajah rupawan, Emil Dardak juga nampak genius.
Entah karena apa PDIP kemudian mengusung Puti Guntur Soekarnoputri, yang sama sekali tidak masuk radar survey sebelumnya. Sebenarnya ada banyak alternatif figur Jatim yang bisa diajukan, hanya saja bukan kader PDIP. Sejauh mana kiranya Puti mampu melengkapi elektabilitas Gus Ipul?
Dengan peta yang seperti ini, kiranya sulit menandingi Khofifah-Emil. Suara NU yang terpecah menjadi dua, sementara konstituen Pakde Karwo sebagian mungkin juga merapat ke Khofifah, sebab Partai Demokrat salah satu pengusungnya. Emil Dardak yang seorang figur muda, suami dari artis papan atas, rasanya akan menjadi perpaduan tersendiri.
Namun politik tak bisa diterka. Penuh kejutan. Di DKI Jakarta Ahok selalu menempati tangga teratas survey. Di Jatim Gus Ipul juga demikian. Tapi pemenangnya tetap ditentukan ketika pemungutan suara. Apakah Gus Ipul akan naik menjadi Gubernur, atau kini saatnya Khofifah. Dan lagi, suara Khofifah di kalangan Ibu-ibu Muslimat struktural dan Ibu-ibu yasinan masih sangat signifikan. []
Blitar, 12 Januari 2017
Ahmad Fahrizal Aziz
www.fahryzal.com
Thursday, January 11, 2018
Mungkinkah kecermelangan A. Azwar Anas sebagai Bupati Banyuwangi, dan sebagai tokoh muda, terhapus hanya karena beredarnya foto mesum yang diduga dirinya? Andaipun itu benar, seberapa berhak kiranya kita mempertanyakan?
Perihal etika memang sangat penting di negara ini. Selain karena itu nilai yang dijunjung oleh masyarakat, namun disatu sisi keterbiasaan kita memandang realitas yang hitam putih, sehingga selalu kaget ketika ada seseorang yang menurut kita terpandang, namun menerabas sisi etik.
Sosok A. Azwar Anas yang basicnya sebagai tokoh pergerakan Islam, alumnus pesantren, serta dari keluarga religius, menjadi sangat kontras dengan foto mesum yang beredar. Sebab kita mengira nilai agama dan latar belakang keluarga bisa menjadi tameng dari godaan duniawi semacam itu.
Namun pada sisi personal, apa yang salah? Andai benar itu foto Azwar Anas, sebenarnya itu bagian dari preferensi individu, selama tidak ada yang merasa dirugikan. Perihal tugasnya sebagai Bupati, itu soal lain. Selama ia bisa menjalankan tugasnya dengan baik, itu sudah cukup.
Di negara seperti Amerika Serikat, hal semacam ini mungkin tak begitu bermasalah. Banyak video Donald Trump yang—jika terjadi di Indonesia—akan melanggar batas-batas nilai sosial di Masyarakat. Kita mungkin hanya perlu sedikit merubah cara pandang kita atas realitas.
Bahwa realitas tidak hitam putih. Pada orang yang menurut kita sangat penyabar, bisa jadi terdapat letupan emosi yang terkumpul. Begitu pun sebaliknya, pada orang yang terlihat cerewet dan pemarah, ada sisi penyabar yang mengagumkan.
Dulu orang terkaget-kaget dengan kasus Ryan Jombang. Anak lulusan pesantren yang membegal belasan orang, yang pernah menjalin hubungan asmara sesama jenis. Apa karena ia takut topeng kesuciannya terkuak?
Dalam politik, atau bahkan dalam keseharian kebanyakan orang, poles memoles seringkali terjadi. Orang yang tengah dihadapkan pada skandal mega korupsi, bisa tiba-tiba berpakaian busana Muslim lalu berkunjung ke pesantren, membaur dengan santri dan kyai.
Begitupun sebaliknya, orang yang nampak tak sholeh sama sekali, ternyata memiliki sisi religius yang kuat setelah kita lebih dekat mengenalnya. Meski tak sekalipun ia menampakkan diri berbusana layaknya orang alim lain.
Namun bukan berarti yang berpenampilan alim itu selalu menyembunyikan sisi buruknya. Pada akhirnya, kita harus melihat dua sisi yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan seseorang, agar tidak kaget. Sebab sebenarnya, banyak hal yang mengejutkan di sekitar kita. []
Blitar, 11 Januari 2017
Ahmad Fahrizal Aziz
www.fahryzal.com
Friday, November 3, 2017
Figur Gus Dur sangat melekat pada dua sosok ini. Gus Ipul yang memang keponakan Gus Dur, sementara Khofifah sering disebut "anak ideologis" Gus Dur.
Sewaktu hampir lulus Aliyah, Gus Dur bertanya hendak melanjutkan kemana? Gus Ipul menjawab ingin jadi guru. Gus Dur lalu mengatakan kalau Gus Ipul tidak cocok jadi guru, dan kemudian diajaklah ke Jakarta.
Sampai kemudian Gus Ipul menjadi Politisi besar seperti sekarang ini. Pernah menjadi anggota DPR RI dari FPDIP, Menteri, sampai Sekjend PKB.
Beda halnya dengan Khofifah, sejak remaja ia sudah mengagumi Gus Dur lewat esai-esai di media massa, sampai akhirnya bisa bertemu pada sebuah forum seminar di tahun 1992.
Khofifah juga lah yang menyiapkan berkas-berkas pencalonan Gus Dur sebagai Presiden, yang pada akhirnya Gus Dur menang dalam voting di Parlemen mengalahkan Megawati.
Bagi Gus Dur, keduanya adalah anak emas. Meski selalu berkontestasi dalam arena politik. Tahun ini sepertinya juga demikian, bahkan lebih sengit. Sebab sama-sama Calon Gubernur.
Pada sisi lain, ini juga menunjukkan betapa hebatnya Gus Dur "membesarkan orang". Dibalik nama besarnya, ada nama-nama lain yang juga bermunculan.
Namun figur Gus Dur juga tidak lepas dari kontroversi, dan sepertinya itu konskwensi. Sebagaimana Buya Syafii Maarif di Muhammadiyah.
Buya juga sering pasang badan "melindungi" anak-anak mudanya, terutama yang sedang berdiaspora ke berbagai Universitas di dunia. Tak jarang bermunculan caci maki, bahkan dari kader dan warganya sendiri.
Insyaallah tulisan khusus tentang keduanya akan saya buat tersendiri.
***
Antara Khofifah dan Gus Ipul, keduanya adalah tokoh yang brilian. Sehingga, bagi warga Nahdliyin, entah Khofifah atau Gus Ipul yang nantinya menjadi Gubernur, mungkin itu bukan persoalan.
Meski barangkali tetap ada ketegangan politik, namun tidak akan sekeras di DKI Jakarta.
Jika akhirnya mentok dua pasang saja, sebagai warga Jatim, yang nantinya juga memiliki hak suara, tak ada salahnya untuk berkata, mungkin kini saatnya Bu Khofifah, setelah sekian lamanya. []
Blitar, 3 November 2017
Ahmad Fahrizal Aziz
www.fahryzal.com