Muhammadiyah
Saturday, May 20, 2017
Kita mungkin pernah menonton film KCB (Ketika Cinta Bertasbih), atau serial televisi berjudul “Astagfirullah” yang lagu soundtracknya dibawakan oleh Opick. Juga sebuah film terkenal berjudul Ramadhan dan Ramona. Namun barangkali kita kurang begitu tertarik dengan siapa sutradaranya.
Atau, dengan lagu-lagu religius yang sering dibawakan oleh Bimbo dan sederet lagu religi lain yang pernah dibawakan penyanyi papan atas Indonesia, seperti Alm. Chrisye, yang pernah menyanyikan lagu berjudul “ketika tangan dan kaki berkata” tak lama sebelum ia meninggal.
Dibalik karya-karya fenomenal tersebut, ada tangan-tangan seni tokoh Muhammadiyah. Film KCB disutradarai oleh Alm. Chaerul Umam, yang juga pernah menjadi ketua Lembaga Seni, Budaya dan Olahraga (LSBO) PP Muhammadiyah.
Jika merunut lebih jauh lagi, Chaerul Umam merupakan sutradara didikan Teater Muslim yang didirikan oleh Mohammad Diponegoro (bukan Pangeran Diponegoro). Meski pernah juga bergabung dengan bengkel teater yang diasuh Alm. WS. Rendra.
Nama Mohammad Diponegoro ini mungkin juga asing, bahkan dikalangan warga Muhammadiyah sendiri.
Padahal Mas Dipo—panggilan akrabnya—adalah kader Muhammadiyah yang lama berkantor di Muhammadiyah. Saya sendiri kurang tahu pasti apa posisi strukturalnya di Muhammadiyah, namun besar kemungkinan Mas Dipo adalah pengelola Majalah Suara Muhammadiyah.
Dikala mudanya, sastrawan Ajip Rosidi beberapa kali menemui Mas Dipo. Jika ingin bertemu dengan Mas Dipo, tempat yang kemungkinan dituju adalah kantor Muhammadiyah Cik Ditiro Yogyakarta, karena Mas Dipo berkantor disana.
Selain bergiat di Teater, Mas Dipo juga pernah menulis sandiwara untuk radio BBC Australia. Karya lainnya adalah cerita pendek, dan karya fenomenalnya, yang masih dikenang hingga saat ini, adalah penerjemahan Al Qur’an secara puitis.
Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh HB. Jassin, namun mendapatkan pertentangan keras dari ketua MUI kala itu, KH. Hasan Basri dan Menteri Agama, Munawir Sjadzali. Karena dinilai mempermainkan Al Quran.
Puitis bukan berarti romantik-melodramatik. Puitis artinya, punya nilai sastra yang tinggi. Mas Dipo berpendapat bahwa bahasa Al Qur’an itu adalah bahasa arab yang puitis dan sastrawi, makanya mengandung beragam tafsir.
Sayangnya terjemahan Al Qur’an dalam bahasa Indonesia kini, adalah terjemahan lugas. Padahal banyak surat dalam Al Qur’an memiliki rima. Semisal QS. Al Ikhlas dan An Nas. Dalam setiap kalimatnya, kedua surat ini diakhiri dengan huruf yang sama. Dalam dunia puisi, surat ini memiliki kuatrin a-a-a-a. Itu baru dari segi bentuk, belum dari segi maknawi, terutama ayat-ayat mutasyabihat.
Sayangnya tidak sampai semua Al Qur’an diterjemahkan. Hanya sampai pada Juz Amma, konon itupun belum lengkap semua. Menerjemahkan Al Quran secara puitis tentu bukan kerja ringan, dibutuhkan wawasan kebahasaan yang luas.
Sementara lagu-lagu Bimbo liriknya digubah oleh Taufiq Ismail. Nama Taufiq Ismail tentu sangat dikenal. Apalagi nama “Ismail” cukup familiar dalam dunia seni, karena merupakan nama Ismail Marzuki, seniman dan komposer yang namanya diabadikan menjadi sebuah tempat bernama Taman Ismail Marzuki (TIM).
Taufiq Ismail memang banyak membuat sajak, termasuk menjadi salah satu pendiri Majalah Sastra Horison, salah satu majalah sastra paling terkemuka di Indonesia. Meski kini sudah beralih ke Online. Ia pun juga pernah menjadi ketua LSBO, atau yang dulu masih bernama Majelis Kebudayaan, PP Muhammadiyah.
***
Nama yang paling familiar tentu Buya Hamka. Buya Hamka adalah sosok multidimensi. Dikalangan sastrawan, Hamka cukup dipertimbangkan. Dua novel legendarisnya, “tenggelamnya kapal van der wijck” dan “dibawah lindungan ka’bah” merupakan dua karya kritis di eranya.
Kritik paling tajam ia tujukan pada budaya, dimana pernikahan antar suku yang berbeda, serta kelas sosial yang berbeda yang dianggap tabu. Padahal Islam tidak melihat manusia berdasar suku apalagi kelas sosial.
Dua novel tersebut menceritakan kepiluan yang mendalam dari orang-orang yang saling mencintai, namun tidak bisa bersatu karena terhalang adat budaya.
Karya sastra tersebut, melengkapi khazanah keilmuan Buya Hamka, disamping sebagai dai, mufassir, dan tokoh pergerakan. Sosok seperti Buya Hamka ini tentu sangat langka saat ini.
Selain tokoh-tokoh struktural diatas, tentu ada beberapa yang karyanya bersinggungan secara langsung maupun tak langsung dengan Muhammadiyah. Seperti Laskar Pelangi, yang mana penulisnya pernah belajar di SD Muhammadiyah Gantong, dan menjadikan kisah semasa SD itu menjadi poin cerita.
Yang juga sangat fenomenal adalah Prof. Dr. Abdul Hadi WM. Sastrawan papan atas Indonesia, tokoh Muhammadiyah asal Madura, yang banyak menulis tentang kesepian, kematian, dan waktu.
Karena terlalu kompleksnya sosok ini, barangkali saya akan membuat tulisan khusus tentang beliau, tentu setelah mempelajari karya-karyanya.
Terima kasih sudah membaca.
Blitar, 20 Mei 2017
A Fahrizal Aziz
Tuesday, March 28, 2017
Memang butuh energi besar untuk mengelola sebuah media, sebagaimana yang hendak dilakukan oleh Majelis Pustaka dan Informasi PDM Kabupaten Blitar.
Saya ikut bantu-bantu dalam pengadaan website Blitarmu.id, serta kemungkinan akan lebih menjadi editor ketimbang wartawan lapangan.
Hanya saja, butuh iklim yang mendukung hal tersebut. Terutama dikalangan anak-anak muda, yang punya jiwa petualang.
Kemarin (26/03/17) saya turut hadir sebagai panitia, sekaligus menyampaikan sedikit seputar wawasan media online.
Semoga terbit Blitarmu.id, semoga akan bersinar kedepannya. Amin.
Tuesday, December 22, 2015
Terlepas dari benar tidaknya pemberitaan media atas kisruhnya kongres HMI di Riau, sebenarnya ada hal penting yang patut menjadi perhatian publik, terutama Umat Islam, selain daripada baku hantam serta pengrusakan fasilitas umum yang mungkin saja didramatisir agar nampak bombastik. Satu pertanyaan yang substansial untuk Organisasi Mahasiswa Islam sebesar HMI ini adalah, bagaimana pola kaderisasi yang selama ini dijalankan?
Pertanyaan ini barangkali juga relevan untuk Organisasi lain yang senafas dengan HMI, yang lahir dan menjadi bagian penting dari semangat gerakan Mahasiswa era orde lama seperti PMII dan IMM. Tiga Organisasi Mahasiswa Islam ini berusia diatas 50 tahun. Usia yang semestinya sudah cukup matang.
Jika mengingat sejarah, HMI sendiri merupakan bagian dari sayap Ormas/Parpol Masyumi. Artinya, HMI merupakan anak kandung Masyumi, dimana Masyumi sendiri didirikan oleh tokoh-tokoh dari beberapa Ormas Islam yang sudah dahulu ada seperti NU dan Muhammadiyah.
Sederhananya, HMI merupakan wadah perjuangan atau kaderisasi Mahasiswa Islam yang dulu dipersiapkan untuk berjuang ke dalam Masyumi. Masyumi sendiri dibubarkan oleh Soekarno dengan beragam alasan. Sebelum pembubaran Masyumi, di internal pun sudah terjadi pergolakan. NU misalkan, membuat Organisasi sayap Mahasiswa sendiri yang disebut PMII, bahkan mendirikan Partai tersendiri.
Ada yang menarik antara HMI yang lahir 1947 dengan PMII yang lahir 1960. PMII menambahkan istilah “Indonesia” di belakangnya. Sementara HMI tidak. Jika kita ingat, Masyumi termasuk Partai yang kekeh agar Islam menjadi dasar negara, dan bukan Pancasila. Di era Orde Baru pun, sempat muncul istilah HMI MPO dan DIPO, lagi-lagi karena perbedaan asas tersebut.
Setelah Masyumi dibubarkan oleh rezim Orde Lama, HMI pun tidak ikut bubar atau dibubarkan, meski sempat ada isu pembubaran tersebut. Selain HMI, sayap Pelajar Islam Masyumi yaitu PII (Pelajar Islam Indonesia) juga tidak ikut bubar atau dibubarkan.
Maka ibarat anak, HMI sudah lama kehilangan induk. Sementara NU, sudah memiliki PMII bahkan Partai Politik sendiri. Meskipun PMII pun akhirnya lepas juga dalam deklarasi Murnajati tahun 1972.
Pasca dibubarkannya Masyumi, formasi kekuatan Islam memang tercerai berai. Ada spekulasi sejarah bahwa akhirnya Muhammadiyah pun harus mendirikan Organisasi sayap Muhammadiyah sendiri yaitu IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadyah). Di kalangan HMI, lahirnya IMM pun dinilai untuk mewadahi kader-kader Muhammadiyah di HMI jikalau HMI akhirnya dibubarkan Pemerintah sebagaimana Masyumi.
Tapi ternyata HMI tidak dibubarkan, sementara IMM tetap berdiri di tahun 1964. Pendiri awal IMM sendiri sebelumnya juga aktif di HMI. Akhirnya muncul tafsir sejarah begini :
Sebagian mahasiswa Muhammadiyah tidak sepakat dengan pendirian IMM karena toh akhirnya HMI tidak dibubarkan. Ada juga yang berpendapat bahwa adanya HMI sudah tidak memiliki afiliasi yang jelas karena Masyumi telah dibubarkan, artinya pendirian IMM tetap perlu. Mereka yang memiliki pemikiran kedua ini yang mungkin akhirnya mendirikan IMM, seperti Djazman Al Kindi yang dikenal sebagai pendiri dan juga Amien Rais yang kemudian dikenal sebagai tokoh Reformasi.
Pada perkembangannya, kader-kader HMI pun menyebar ke berbagai Ormas dan Parpol. Misalkan, Jusuf Kalla dan Akbar Tanjung yang besar di Golkar. Hamzah Haz di PPP. Anas Urbaningrum di Demokrat. Dll. Itu baru dalam afiliasi Politik.
Dalam perkembangannya, terutama dalam ruang-ruang intelektualisme, muncul sosok seperti Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang menolak formalisasi Islam baik sebagai Partai ataupun dasar negara. Padahal, sosok sentral Masyumi dahulu (yang notabene adalah induk HMI) ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara. Tokoh yang berkebalikan dengan Cak Nur yang juga alumnus HMI adalah Abu Bakar Baasyir yang ingin mendirikan negara Islam.
Meskipun Pemikiran Abu Bakar Baasyir sejalan dengan HMI atau Masyumi masa lampau, namun di internal HMI sendiri pemikiran Cak Nur lebih diterima bahkan menjadi ideologi tersendiri bagi HMI sekarang ini.
Namun setidaknya, sebagai Ormas yang besar, HMI memang bukan sekarang ini terdera konflik internal. Dulu sudah pernah, dan mungkin lebih mengerikan, adalah konflik yang memecah HMI menjadi dua. Tapi konflik tersebut jelas dasar argumentasinya. Perihal asas, dan itu efeknya bisa ke ideologi, gerakan, hingga hasil perkaderan. Yang MPO ingin agar asas HMI adalah Islam, sementara DIPO mengikuti aturan Pemerintah menggunakan asas Pancasila.
Sementara Pancasila sendiri, termasuk Soekarno sebagai penggagasnya, selalu dilekatkan pada gerakan kiri. Kajian-kajian tentang Soekarno sepanjang Orde Baru, lebih mengaitkannya dengan Marxisme, Leninisme, dan Komunisme, ketimbang dengan Islam. Padahal Sorkarno adalah seorang Muslim, bahkan secara simbolik selalu menggunakan Peci.
Akhirnya muncul kekhawatiran jikalau asasnya Pancasila, HMI yang notabene ormas Islam ini akan menjelma menjadi gerakan kiri.
Sekalipun terjadi konflik, konflik tersebut memiliki dasar dan pandangan yang luas tentang masa depan organisasi tersebut berikut dengan proses perkaderan di dalamnya. Lalu apakah kisruh yang terjadi di Riau kemaren juga memiliki semangat yang sama, atau jangan-jangan hanya konflik kepentingan Politik jangka pendek karena massa pendukung calon dalam kongres?
Kita tidak bisa memungkiri bahwa HMI memiliki kekuatan Politik yang besar di Negara ini. kekuatan Politik itu nampak menggiurkan. Namun kita juga tidak boleh lupa bahwa diluar Politik, HMI punya tokoh-tokoh besar seperti Mahfud MD, Azyumardi Azra, Malik Fadjar, Komarudin Hidayat, Anies Baswedan, dll.
Jika konflik tersebut, kisruh tersebut, hanya didasarkan pada konflik kepentingan politik jangka pendek, maka apakah kiranya HMI mampu atau punya energi untuk menciptakan kader-kader sekaliber Mahfud MD atau Azyumardi Azra di masa mendatang? Atau HMI hanya akan melahirkan Politisi rabun ayam (meminjam istilah Buya Syafii Maarif) yang hanya melihat sesuatu dari kepentingan politik jangka pendek?
Pertanyaan tersebut barangkali juga relevan untuk ditanyakan kepada PMII yang kini mulai dekat kembali ke pangkuan NU. Sayangnya, Muktamar NU di Jombang beberapa waktu lalu menyisakan satu cerita tak sedap. Ricuh di Muktamar yang konon karena sistem AHWA. Konflik didasarkan pada hal-hal mekanistik, yang berujung pada misalkan, tidak masuknya Mantan ketua PBNU KH. Hasyim Muzadi sebagai Anggota Rois Am.
Berita ricuhnya kongres HMI di Riau seolah menyambung pemberitaan negatif pasca Muktamar NU. Padahal keduanya sama-sama Ormas Islam yang besar, bahkan yang terbesar jika dihitung basis massanya.
IMM dan Muhammadiyah
Secara Politik, NU memang lebih jelas dan gamblang dalam menentukan sikapnya. Bahkan ketika terjadi ketegangan antara Pemerintah dan Masyumi, NU dengan cekatan membentuk Parpol dan sayap Organisasi Mahasiswa sendiri. Muhammadiyah, pada era itu, seolah melihat arah angin. Baru kemudian, di tahun-tahun berikutnya, Muhammadiyah secara tegas menyatakan diri tidak berpolitik secara praktis.
Hanya saja, lahirnya PAN di era reformasi, seolah menjadi jawaban tersendiri atas sikap politik warga Muhammadiyah. Dalam pembacaan publik, mau tidak mau, PAN adalah Muhammadiyah. Meskipun secara administratif-struktural, antara PAN dan Muhammadiyah sama sekali tak memiliki hubungan formal.
Itulah barangkali yang membuat Muhammadiyah tetap tenang ketika ada moment seperti Muktamar. Selain karena sistem yang sudah sedemikian tertata, warga Muhammadiyah –sekalipun pernah dan masih menjadi anggota aktif parpol—tidak membawa nuansa politis dalam arena Muktamar. Artinya, “Kemuhammadiyahan” warga Muhammadiyah masih cukup kuat ketimbang “Jiwa Politiknya”.
Salah satunya, ketika Dr. Haedar Nashir, M.Si terpilih sebagai ketua Umum dengan jalan Musyawarah. Pasca itu, tidak ada reaksi keras dari Muktamirin. Semua legowo. Meskipun sempat terdera perdebatan di tahun 2005 tentang isu Liberalisme di tubuh Muhammadiyah, dan media-media online banyak yang membakar emosi publik dengan propaganda-propaganda negatif bahwa di Muhammadiyah tersusupi virus-virus liberal, akan tetapi isu tersebut tidak begitu berkembang di internal Muhammadiyah sendiri.
Yang menarik, ketimbang Ormas Islam lain di Indonesia, Muhammadiyah termasuk yang paling tua, dan jika dihitung dari aset secara institusional, misalkan Jumlah Perguruan Tinggi, Muhammadiyah bisa dikatakan terbesar di Indonesia. Bahkan Jumlah perguruan tingginya lebih banyak dari PTAIN.
Untuk merawat “kekayaan internalnya” itu Muhammadiyah lebih baik memang tidak terlalu dekat dengan Penguasa. Selain itu, penguatan perkaderan juga harus ditata. Muhammadiyah punya IMM yang jelas-jelas secara syah dan legal merupakan Organisasi Otonom Muhammadiyah. Bedanya dengan IPM, Jika IMM semuanya Mahasiswa, jika IPM belum tentu semuanya Mahasiswa. Namun baik IPM dan IMM adalah sayap gerakan yang penting untuk masa depan Muhammadiyah.
Untuk bisa merawat lembaga-lembaga Pendidikan dan juga lembaga amal usaha berbasis profesi lain seperti Rumah Sakit, Muhammadiyah sangat membutuhkan peran kaum akademisi. Untuk jadi Guru mulai tingkat TK hingga SMA saja, butuh Sarjana. Apalagi untuk mengelola Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit.
IMM, oleh karena mereka Mahasiswa, adalah aset penting untuk masa depan Muhammadiyah. Artinya, selain mereka belajar disiplin ilmu yang digeluti di Perguruan Tinggi, disatu sisi mereka dididik untuk menjadi kader Muhammadiyah, Paham Muhammadiyah dan ber-Muhammadiyah.
Karena itulah, ketimbang merawat organisasi lain, alangkah baiknya Muhammadiyah merawat anaknya sendiri, begitupun dengan kader IMM, harus ingat rumah besarnya di Muhammadiyah. Jangan tergoda oleh kepentingan politik jangka pendek berbasis parpol. Ber-politik adalah bagian dari ber-Muhammadiyah, bukan ber-Muhammadiyah untuk ber-Politik.
Pada akhirnya, Muhammadiyah tidak perlu menyebut diri sebagai Ormas toleran, damai, sejuk, mendidik, dakwah, dll. Cukup menunjukkan secara sikap. Jangan sampai berkelakar menyebut diri sebagai Islam damai namun justru di internalnya terjadi konflik.
Untuk itulah, relasi IMM dan Muhammadiyah di masa depan menjadi penting, dan bahkan sangat penting. (*)
Blitar, 8 Desember 2015
A Fahrizal Aziz
Friday, August 28, 2015
Banyak wacana yang bergulir untuk mengahalau ‘virus-virus liberal’ dalam Muhammadiyah. Banyak media online, yang bahkan tak memiliki hubungan apapun menulis bahwa Muhammadiyah dan NU berpotensi bahkan sudah tersusupi virus-virus liberal. Sayangnya, liberal yang dimaksud selalu merujuk pada nama, bukan sebuah gagasan atau respon terhadap sebuah kebijakan.
Mestinya kita tidak terlalu semberono menyebut istilah ‘liberal’ apalagi dalam organisasi sebesar Muhammadiyah. Kita harus ingat bahwa penolakan terhadap istilah ‘liberal’ sendiri merujuk pada lahirnya JIL (Jaringan Islam Liberal) yang lahir di era 2000-an. JIL memang bombastis karena mempersandingkan Islam dan Liberal. Usia JIL sendiri tak lebih dari 15 tahun, sementara Muhammadiyah sudah lebih dari 100 tahun.
Jika ada yang mengatakan Muhammadiyah terpengaruh JIL, maka secara mentalistik bisa jadi ia mengalami keterbelakangan, atau rasa tidak percaya diri terhadap kuatnya kultur Muhammadiyah yang sudah menancap kuat sejak 100 tahun silam.
Tidak gampang menilai orang liberal. Karena liberal itu adalah suatu cara fikir atau sikap yang sama sekali tidak ingin terikat pada norma, agama, atau budaya. Jangankan Muhammadiyah, JIL pun yang mendeklarasikan diri sebagai ‘Islam Liberal’ tidak bisa disebut sebagai liberalisme murni selama masih ada unsur Islam disitu, kenapa?
Karena disatu sisi, kadang Islam dan Liberalisme itu adalah dua hal yang saling bertentangan. Islam adalah agama yang memuat dogma dan ajaran yang harus ditaati penganutnya. Sementara liberalisme, adalah suatu paham berfikir yang tak ingin terikat oleh apapun, termasuk doktrin dan ajaran agama.
Jika kita mengamati JIL, sebenarnya ‘kebebasan’ JIL itu masih dipermukaan. Tidak bebas sebebas-bebasnya. Misalkan se-liberal apapun Ulil, dia masih sering mengutip ayat-ayat Al Qur’an. JIL masih menggelar acara Tadarus Ramadhan dimana sekaligus acara buka bersama. Itu menunjukkan anggota JIL masih berpuasa, masih menjalankan ajaran-ajaran agama.
JIL hanya ingin liberal dari persepsi Ulama/tafsir yang sudah ada yang menurut mereka sudah saatnya di perbaharui (tadjid). Kalau hanya soal ini, jauh sebelum JIL lahir, Muhammadiyah sudah terlebih dahulu melakukan. Misalkan dengan purifikasi akidah, upaya membenarkan kiblat masjid, hingga formulasi dakwah baru yang selama ini dakwah hanya dimaknai ceramah di mimbar-mimbar, tapi Muhammadiyah menjalankan dakwah secara institusional dengan membangun PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem).
Jika liberal hanya dimaknai meniru-niru barat. KH. Ahmad Dahlan pernah meniru cara berpakaian guru-guru belanda, Muhammadiyah juga meniru konsep pendidikan belanda yang kala itu mendapatkan sebutan Kyai Kafir. Apakah perubahan itu secara langsung meyentuh aspek akidah? Tentu tidak. dan mestinya, yang demikian ini tidak bisa disebut liberal. Ini masih dalam kerangka wajar.
Jadi, liberal-nya lebih pada pemikiran atau upaya memunculkan pemikiran-pemikiran baru yang lebih kontekstual. Mustinya disebutnya “Islam Kontekstual” bukan “Islam Liberal”.
Maka, agak sembrono juga ketika ada Muslim yang masih menjalankan ajaran agama, namun disebut liberal. Apalagi untuk organisasi sebesar Muhammadiyah yang sudah berusia 100 tahun lebih, yang ideologi dan pemikiran keIslamannya sudah mapan.
Atau justru, yang sering menilai orang liberal itulah yang terpengaruh oleh ideologi lain yang sebenarnya memiliki tendensi politik. Maka, seharusnya tidak usah membawa-bawa Muhammadiyah karena itu bisa berdampak kurang baik untuk “kesehatan berfikir” Ummat. (*)
19 Agustus 2015
A Fahrizal Aziz
Subscribe to:
Posts (Atom)