|Kamis, 1 November 2018
|Oleh Ahmad Fahrizal Aziz
Tiba-tiba ada telepon dari teman nun jauh sana, teman satu kamar ketika di Ma'had Al Aly UIN Malang, gedung (mabna) Ibnu Rusyd kamar 17, yang mengabarkan tentang pendirian IMM Kabupaten Bengkalis. Dia jadi ketuanya.
Namanya Mhd Erwin Munthe, asal Medan. Bermula dari obrolan dengan ketua PDM setempat, yang menginginkan adanya IMM di salah satu Kabupaten Provinsi Riau tersebut. Kenapa harus cabang dahulu yang berdiri?
Inilah yang seringkali mengusik, Meski berdirinya IMM di suatu wilayah bergantung pada siapa yang berkehendak mendirikannya. Jika yang ingin mendirikan adalah ketua PDM atau mungkin DPD IMM terkait, maka pasti yang dibentuk cabang dahulu.
Berbeda hal misal, ketika yang berkehendak adalah mahasiswa yang sedang kuliah di kampus tertentu, yang kebetulan belum ada IMM di kampus tersebut. Maka yang didirikan pastilah komisariat, dengan bantuan cabang IMM dari kota terdekat.
Mana yang lebih baik, komisariat atau langsung cabang?
Hirarki organisasi di IMM berbeda dengan Muhammadiyah, atau ortom lain. PDM bisa membentuk cabang, cabang membentuk ranting. Hampir tidak mungkin ranting yang membentuk cabang, lalu cabang yang membentuk PDM. hehe
Jadi, dari atas ke bawah. Top down. Bukan bottom up. Bukan dari bawah ke atas.
Analogi yang sama jika mendirikan IMM di suatu daerah. Bedanya, rahim utama IMM itu ada di kampus. Bukan kecamatan atau desa. Bukan pula kota atau kabupaten.
IMM Cabang adalah kumpulan dari beberapa komisariat. Sementara DPD IMM adalah kumpulan dari beberapa Cabang IMM. DPP adalah kumpulan dari beberapa DPD.
Tidak mungkin, ketika ketua PDM menginginkan berdirinya IMM, maka dimulai dari komisariat dahulu. Sementara mahasiswa yang dipersiapkan jumlahnya terbatas, kampusnya pun berbeda-beda. Akan kesulitan jika harus mendirikan komisariat.
Bahkan ketika DPD ingin mendirikan IMM di kota atau kabupaten, tidak mungkin juga mendirikan komisariat. Pasti akan langsung cabang. Karena top down tadi. Kebijakan dari atas. Bukan keinginan dari bawah atau bottom up. Jelas DPD akan kesulitan jika harus mendirikan komisariat.
Pemikiran ini yang dulu juga saya sampaikan ke IMM Blitar, agar lekas membentuk komisariat. Meski sebenarnya bisa didirikan komisariat dahulu, cabangnya ikut yang terdekat. Misalnya IMM Cabang Malang. Namun cabang akhirnya berdiri terlebih dahulu, maka komisariat harus lekas dipersiapkan.
Sesuai dugaan, pasti akan kesulitan. Siapapun yang pernah aktif di IMM, pasti tahu bahwa mendirikan komisariat justru lebih sulit, kalau tidak ada keinginan dari bawah atau bottom up tadi.
Tetapi, tidak mungkin IMM Cabang tanpa komisariat. Sebab secara administratif saja, kader IMM dilihat dari komisariatnya. Perkaderan dasar, baik dari segi ideologi, administrasi, organisasi, semua ada di komisariat. Bahkan sampai alumni pun, dia tetaplah alumni komisariat, sekalipun pernah aktif di PC, DPD, hingga DPP.
Maka bisa diambil jalan tengah. Cabang didirikan, maksimal dalam dua tahun berikutnya, komisariat dibentuk. Tentu dalam dua tahun tersebut, sudah hadir kader-kader baru yang dipersiapkan untuk komisariat.
IMM Blitar misalkan sudah terbentuk selama lima tahun. Lima tahun adalah waktu yang cukup sebenarnya. Hanya saja, baru pada masa Sukma Ulinuha lah komisariat mulai dibentuk, plus masa rehat yang hampir 1 tahun. Artinya, baru pada dua tahun terakhir ini penataan itu mulai dilakukan.
Ketua PC IMM Blitar pengganti Sukma, semestinya adalah kader komisariat. Lahir dari komisariat. Jika memang iya, itu berarti sistem sudah mulai tertata. Sedikit demi sedikit. Memang belum sempurna, dan harus disempurnakan untuk berikutnya.
Komisariat jangan sampai dilupakan. Apa yang sudah dibangun, sistem yang sudah ditata sebelumnya, jangan dimulai dari awal lagi. Sebab dalam masa penataan memang butuh kesabaran.
Cabang jangan dibiarkan terlalu lama tanpa komisariat, dan komisariat jangan terlalu lama juga dianggurkan. Sebab jika komisariat aktif, maka cabang berikutnya akan aktif. Namun tidak berlaku sebaliknya.
Sebut saja, kader baru periode ini masuknya ke komisariat. Setahun atau dua tahun berikutnya ada kader baru lagi di komisariat tersebut, sehingga kader sebelumnya naik ke cabang.
Berbeda halnya jika kader baru bergabung, tiba-tiba langsung ke cabang. Karena itu pentingnya hirarki ini, untuk keberlangsungan IMM Blitar kedepan, agar ada kaderisasi dan regenerasi. Selamat berjuang. []
